PPATK Ungkap Lebih dari 100 NIK Penerima Bansos Terindikasi Terkait Pendanaan Terorisme

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan dalam proses pencocokan data penerima bantuan sosial (bansos).

Tak hanya terkait praktik judi online dan korupsi, lebih dari 100 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos kini juga terindikasi terlibat dalam aktivitas pendanaan terorisme.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.

Baca Juga: PPATK Ungkap Dua Langkah Buka Rekening Terblokir Terkait Judi Online, Termasuk Kasus Andrew Darwis

"Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme," ujar Ivan.

Ivan menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencocokan data NIK dengan salah satu bank milik negara (BUMN).

Dari hasil penelusuran tersebut, teridentifikasi lebih dari 100 nama yang masuk radar karena terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan yang diduga mengarah pada aktivitas terorisme.

Baca Juga: Tangkal Terorisme, Nigeria Usulkan Pagar Total di Perbatasan Empat Negara

Namun Ivan belum merinci apakah temuan itu berasal dari kelompok NIK penerima bansos yang sebelumnya juga diketahui bermain judi online.

"Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan pendanaan terorisme," katanya.

Untuk mendalami lebih lanjut temuan ini, PPATK terus melakukan pelacakan lintas data dan rekening dengan menggandeng bank-bank lainnya. Lembaga intelijen keuangan tersebut juga telah intens berkoordinasi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), guna memastikan penyaluran bansos tidak disalahgunakan oleh oknum penerima yang terindikasi melanggar hukum.

Baca Juga: PM Modi: Masa Depan Pakistan Terancam Jika Terorisme Terus Didukung

“Nanti akan kita serahkan ke Pak Mensos rekeningnya,” ujar Ivan saat ditanya apakah rekening-rekening yang teridentifikasi bakal diblokir.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran baru tentang celah keamanan dalam distribusi bansos yang seharusnya ditujukan untuk kelompok masyarakat rentan, namun justru disusupi oleh pihak-pihak yang terlibat kejahatan berat seperti terorisme. PPATK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas jaringan keuangan mencurigakan yang berkedok bantuan sosial.***