METROSELEBES.COM, NEW DELHI – 12 Mei 2025 Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan bahwa Pakistan harus menghentikan semua bentuk dukungan terhadap terorisme jika ingin masa depannya tetap aman. Peringatan keras ini disampaikan Modi dalam pernyataan resminya pada Senin (12/5), menyusul bentrokan militer berdarah yang terjadi pekan lalu antara kedua negara bertetangga yang bersenjata nuklir tersebut.
Baca Juga: Duel Sengit Napoli vs Inter: Siapa Rebut Scudetto Musim Ini?
“Jika dunia ingin kita bicara dengan Pakistan, maka pembicaraan itu hanya akan seputar terorisme. Kami tidak akan membahas hal lain kecuali terkait terorisme dan wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan,” ujar Modi tegas dalam pidatonya di hadapan publik.
Komentar ini menjadi pernyataan publik pertama dari PM Modi sejak ketegangan memuncak akibat serangan udara India yang ditujukan ke wilayah Pakistan pada Rabu lalu. New Delhi mengklaim serangan itu ditujukan ke kamp pelatihan teroris yang disebut-sebut berada di wilayah Pakistan, sebagai tanggapan atas serangan terhadap wisatawan Hindu di Kashmir India yang menewaskan 26 orang dua pekan sebelumnya.
Baca Juga: AS-Tiongkok Sepakat Redakan Perang Dagang, Bursa Dunia Bangkit
India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut, menuduh negara tetangganya itu memberikan dukungan kepada kelompok militan. Namun, Islamabad membantah keras tuduhan tersebut dan menilai India menggunakan dalih terorisme untuk menutupi pelanggaran di wilayah sengketa.
Ketegangan antara kedua negara sempat memanas hingga akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu lalu. Meski demikian, pernyataan PM Modi menunjukkan bahwa ketegangan diplomatik masih jauh dari mereda.
Baca Juga: Tragedi di Garut: Ledakan Susulan Saat Pemusnahan Amunisi Tewaskan 11 Orang
Konflik antara India dan Pakistan, khususnya terkait wilayah Kashmir, telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi sumber utama ketegangan di Asia Selatan. Seruan Modi untuk mengakhiri "infrastruktur terorisme" bisa memperkeruh upaya diplomasi, namun juga dianggap sebagian pihak sebagai desakan untuk memerangi radikalisme lintas batas.
