Studi Ungkap: Strategi Pinjaman China Hambat Kemandirian Keuangan Negara Berkembang

photo author
Moh. Nurfiansyah, Metro Selebes
- Kamis, 26 Juni 2025 | 07:21 WIB
Bendera Tiongkok terlihat dalam ilustrasi yang diambil pada 30 Mei 2022. Source: REUTERS
Bendera Tiongkok terlihat dalam ilustrasi yang diambil pada 30 Mei 2022. Source: REUTERS

NAIROBI,METROSELEBES.COM-Praktik China dalam menjaminkan pinjaman kepada negara-negara berpenghasilan rendah melalui pendapatan ekspor komoditas dan simpanan tunai di rekening escrow terbatas dinilai menghambat kemampuan negara-negara tersebut dalam mengelola keuangan mereka secara mandiri. Hal ini terungkap dalam sebuah studi terbaru yang dipublikasikan pada Kamis. Seperti dikutip dari Reuters pada Kamis (26/06/2025).

Baca Juga: Korea Utara Resmikan Zona Wisata Pantai Wonsan, Targetkan Jadi Destinasi Kelas Dunia

Laporan hasil kolaborasi antara AidData, Kiel Institute for the World Economy, Georgetown University, dan mitra lainnya itu mengungkap bahwa total pinjaman publik dan bergaransi publik dari China kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai 911 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya atau sekitar 418 miliar dolar AS di 57 negara dijaminkan dengan setoran tunai di rekening bank yang berbasis di China.

 

“Sebagai jaminan, pemberi pinjaman asal China sangat mengutamakan aset likuid, terutama setoran tunai di rekening bank yang berlokasi di China. Mereka juga ingin memiliki visibilitas dan kendali atas pendapatan,” ujar Christoph Trebesch dari Kiel Institute.

Baca Juga: Wall Street Beragam: Nasdaq Naik, Dow Melemah di Tengah Damainya Timur Tengah dan Fokus pada Powell

Studi itu menyoroti bahwa simpanan dana yang ditempatkan di rekening bank di China dan dikendalikan oleh pemberi pinjaman China dapat mencapai lebih dari 20% dari total pembayaran utang luar negeri tahunan yang harus dibayar oleh negara-negara pengekspor komoditas berpenghasilan rendah. Dalam beberapa kasus, dana ini tetap berada di luar jangkauan pemerintah peminjam selama bertahun-tahun, sehingga membatasi transparansi serta kemampuan pengelolaan fiskal nasional.

 

Lebih lanjut, laporan itu mengungkapkan bahwa praktik ini berlaku luas di berbagai kawasan seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah, dan berlangsung sepanjang periode 2000 hingga 2021.

Baca Juga: Trump Isyaratkan Pelonggaran Sanksi Minyak Iran Demi Pemulihan Ekonomi Teheran

“Penelitian kami mengungkap pola baru dalam penguncian pendapatan ekspor, di mana sebagian besar penerimaan ekspor komoditas tidak pernah sampai ke negara pengekspor,” kata Brad Parks, Direktur Eksekutif AidData.

 

Praktik pinjaman yang dijaminkan ini telah menimbulkan kekhawatiran dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dalam laporan bersama pada tahun 2023, kedua institusi itu menilai bahwa pinjaman bergaransi seperti ini berpotensi menimbulkan krisis utang, mempersempit ruang fiskal, meningkatkan risiko utang berlebihan, dan mengurangi akses pendanaan dari kreditur tanpa jaminan.

Baca Juga: Rutte Sebut Trump seperti Ayah di Tengah Perkelahian Anak Sekolah, Puji Peran Kunci dalam Perdamaian Iran-Israel

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Moh. Nurfiansyah

Sumber: Reuters

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X