BRASILIA/SAO PAULO, METROSELEBES.COM-Pemerintah Brasil resmi menyerahkan jawaban tertulis atas investigasi dagang sepihak yang diluncurkan Amerika Serikat, dengan menegaskan penolakan terhadap tuduhan sekaligus menggugat keabsahan penyelidikan tersebut.
Baca Juga: Meriahkan HUT RI Ke-80, Kapolda Sulteng Gelar Baksos Pertanian Dan Kesehatan Di Tamanjeka Poso
Dalam dokumen setebal 91 halaman yang dikirim pada Senin, Brasil menegaskan tidak mengakui otoritas Washington untuk melakukan investigasi di luar kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah menilai langkah AS itu bertentangan dengan prinsip perdagangan multilateral.
“Brasil kembali menegaskan sikap lama bahwa Section 301 merupakan instrumen sepihak yang tidak sejalan dengan aturan WTO,” demikian pernyataan resmi pemerintah.
Baca Juga: China Kembali Impor Kanola dari Australia Setelah Empat Tahun Terhenti
Investigasi tersebut diluncurkan pada Juli lalu berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974, yang bertujuan menilai apakah kebijakan Brasil di bidang perdagangan digital dan tarif dianggap “tidak wajar, diskriminatif, serta membebani” kepentingan dagang AS.
Namun, Brasil menolak keras tuduhan itu, termasuk soal kebijakan di pasar etanol dan sistem pembayaran digital populer, Pix. Menurut pemerintah, kebijakan nasional tersebut tidak bersifat diskriminatif dan tidak merugikan perdagangan AS.
Sengketa dagang ini kian memperkeruh hubungan kedua negara. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump telah memberlakukan tarif impor sebesar 50% untuk sejumlah produk asal Brasil, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung Brasil.
Baca Juga: Ramai Isu Kenaikan Gaji DPR, Puan Maharani Jelaskan Soal Kompensasi Uang Rumah
Sebagai respons, Brasil telah meminta konsultasi resmi di WTO terkait kebijakan tarif tinggi AS, dan kini memperluas perlawanan dengan menolak legitimasi investigasi sepihak Washington.
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas RAPBN 2026, Pemerintah Siapkan Rp335 Triliun
Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Rakyat, Masuk Prioritas RAPBN 2026
RAPBN 2026 Prioritaskan Investasi dan Perdagangan Global, Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pertahanan Semesta Jadi Agenda Strategis RAPBN 2026, Pemerintah Siapkan Anggaran Besar
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Jadi Prioritas RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp244 Triliun
Pendidikan Bermutu Jadi Prioritas Utama RAPBN 2026, Pemerintah Gelontorkan Rp757,8 Triliun
Merpati Putih Hiasi Momen Sakral, Hinggap di Topi Pasukan Saat Upacara HUT RI ke-80
Ramai Isu Kenaikan Gaji DPR, Puan Maharani Jelaskan Soal Kompensasi Uang Rumah
China Kembali Impor Kanola dari Australia Setelah Empat Tahun Terhenti
Meriahkan HUT RI Ke-80, Kapolda Sulteng Gelar Baksos Pertanian Dan Kesehatan Di Tamanjeka Poso