"Pemerintah Jepang akan terus mengawasi pergerakan tersebut dengan ketat dan melakukan upaya maksimal dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan," ujarnya dalam konferensi pers.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicara Mao Ning menyatakan bahwa aktivitas armada negaranya sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Ia meminta Jepang untuk “melihat secara objektif dan rasional”.
Ketegangan dengan Filipina dan Taiwan. Di Laut Cina Selatan, konfrontasi Tiongkok dengan Filipina terus berlanjut. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat lalu mendesak Filipina untuk segera menghentikan tindakan yang disebutnya sebagai “pelanggaran dan provokasi”. Namun, Juru Bicara Angkatan Laut Filipina untuk isu Laut Cina Selatan, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, menyebut keberadaan kapal-kapal Tiongkok sebagai “ilegal” dan mengganggu stabilitas kawasan.
Baca Juga: Jutaan Keluarga Akan Terima Bansos Tepat Sasaran, Ini Strategi Baru Pemerintah di 2025
“Keberadaan ilegal mereka di zona maritim negara-negara Asia Tenggara bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri tentang 'kebangkitan damai',” kata Trinidad kepada Reuters.
Peningkatan aktivitas militer Tiongkok ini juga bertepatan dengan peringatan satu tahun masa jabatan Presiden Taiwan Lai Ching-te. Tiongkok yang sejak lama menyebut Lai sebagai “separatis”, telah tiga kali menggelar latihan militer besar sejak pelantikannya.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Digadang Jadi Benteng Ekonomi Rakyat di Tengah Gempuran Kapitalisme
Pada Rabu (28/05/2025), Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa kapal induk Liaoning berada di lepas pantai tenggara pulau tersebut. Pemerintah Taiwan pun menegaskan akan meningkatkan kesiapan tempur sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi.
Ketegangan yang terus meningkat ini menambah kekhawatiran akan potensi konflik terbuka di kawasan Asia Timur, yang saat ini menjadi salah satu titik panas dalam percaturan geopolitik global.
Artikel Terkait
16,5 Juta Keluarga Dapat Kucuran Bansos 2025, Pemerintah Gunakan Sistem Canggih DTSEN
Koperasi Merah Putih Digadang Jadi Benteng Ekonomi Rakyat di Tengah Gempuran Kapitalisme
Stop Impor Singkong: Sinyal Kebangkitan Petani Lokal dan Industri Hilir Nasional
Revolusi Pendidikan: MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis untuk Semua
Puan Dorong Jepang Jadi Motor Transisi Energi Hijau RI Lewat Diplomasi Parlemen
Survei Indikator Politik: 67 Persen Warga Puas Terhadap Kinerja Polri Berantas Premanisme
Wali Kota Hadianto Dianugerahi Gelar "Bapak UMKM" Pada Pelantikan Kadin Kota Palu
IFG Hadirkan Layanan Perlindungan Perjalanan untuk Dukung Ketenteraman Warga Selama Long Weekend
21 Kesepakatan Indonesia–Prancis Diteken, Prabowo–Macron Perkuat Kemitraan Strategis hingga 2050
BUMN Satukan Kekuatan di Desa: Skema Kopdes Merah Putih Jadi Motor Baru Ekonomi Rakyat