Jutaan Keluarga Akan Terima Bansos Tepat Sasaran, Ini Strategi Baru Pemerintah di 2025

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk Triwulan II tahun 2025 dengan pendekatan baru yang menjanjikan penyaluran tepat sasaran.

Sebanyak 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp10 triliun melalui dua program unggulan: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pernyataannya menyampaikan bahwa penyaluran bansos kali ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Jadi Ujung Tombak Distribusi Subsidi

Data ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. DTSEN merupakan integrasi dari berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan, dan data lainnya yang diperbarui secara berkala.

“Dengan DTSEN, bansos bisa disalurkan lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih penerima, serta mempercepat proses distribusi,” jelas Gus Ipul.

Sebagai perbandingan, berdasarkan laporan Kementerian Sosial tahun 2024, terdapat lebih dari 18 juta KPM yang sempat terdaftar namun setelah verifikasi dengan DTSEN, ditemukan data ganda dan ketidaksesuaian yang menyebabkan efisiensi alokasi anggaran hingga 12%.

Baca Juga: Bansos Melejit! Cek Jadwal & Besaran BPNT-PKH Mei 2025.

PKH sendiri menargetkan keluarga yang memiliki anggota rentan seperti ibu hamil, balita, pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Sementara BPNT menyalurkan bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok yang bisa dibelanjakan di e-warung terdaftar.

Dalam laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 turun menjadi 9,25% dari 9,57% di tahun sebelumnya, sebagian besar disumbang oleh efektivitas distribusi bantuan sosial yang lebih akurat.

Baca Juga: Cair Ganda, PKH 2025 Bagi Rp1,2 Juta Sekaligus — Cek Apakah Anda Termasuk Penerimanya.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar seluruh bentuk bantuan pemerintah disalurkan dengan berbasis data terintegrasi, akuntabel, dan transparan.***