Stop Impor Singkong: Sinyal Kebangkitan Petani Lokal dan Industri Hilir Nasional

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menghentikan impor ubi kayu (singkong) beserta produk turunannya.

Kebijakan ini diyakini menjadi momentum kebangkitan petani lokal dan penguatan industri berbasis pertanian dalam negeri.

Langkah ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa produksi singkong nasional dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak, dan energi dalam negeri. Impor dalam jumlah besar selama ini justru menekan harga pasar dan membuat petani merugi.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Digadang Jadi Benteng Ekonomi Rakyat di Tengah Gempuran Kapitalisme

“Produksi nasional singkong sebenarnya sudah mencukupi, tapi banjirnya impor membuat harga jual turun tajam dan merugikan petani,” ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi singkong Indonesia tahun 2023 mencapai lebih dari 18 juta ton.

Namun ironisnya, Indonesia masih mengimpor sekitar 300 ribu ton produk olahan singkong per tahun dari negara seperti Thailand dan Vietnam.

Baca Juga: 16,5 Juta Keluarga Dapat Kucuran Bansos 2025, Pemerintah Gunakan Sistem Canggih DTSEN

Ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan pasar yang membebani petani lokal.

Dalam kebijakan ini, pemerintah menekankan empat alasan utama penghentian impor:

1. Melindungi petani lokal dan menjaga harga jual singkong agar tetap stabil.
2. Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal untuk kebutuhan pangan, pakan, hingga bioenergi.
4. Mendorong hilirisasi industri pengolahan singkong dalam negeri untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah.

Baca Juga: Jutaan Keluarga Akan Terima Bansos Tepat Sasaran, Ini Strategi Baru Pemerintah di 2025

Kementerian Pertanian menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan ini demi memastikan petani singkong bangkit dan sektor pertanian lebih berdaulat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan swasembada pangan dan peningkatan kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.