Pemerintah Afghanistan Resmi Larang Catur; Federasi Dibubarkan, Pecatur Terkejut

AFGANISTAN, METROSELEBES.COM – Pemerintah sementara Afghanistan memicu kontroversi internasional usai secara resmi melarang permainan catur tanpa batas waktu.

Larangan ini diumumkan pada Minggu, 11 Mei 2025, dan disebut sebagai bagian dari penegakan “pertimbangan agama”.

Baca Juga: Ledakan Amunisi Tewaskan 11 Orang di Garut, TNI dan Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang menyatakan bahwa catur tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana diinterpretasikan oleh rezim Taliban.

“Pemerintahan Afghanistan telah resmi melarang catur, dan terus menentang berbagai bentuk hiburan dan olahraga,” tulis laporan Khaama Press.

Baca Juga: Richard Lee Ngaku Jadi Korban Penipuan Aldy Maldini, Uang Rp10 Juta Tak Kembali

Kementerian Pemuda dan Olahraga Afghanistan pun menindaklanjuti larangan itu dengan menghentikan seluruh aktivitas berkaitan dengan olahraga catur. Bahkan, Federasi Catur Afghanistan dibubarkan secara resmi oleh pemerintah.

Federasi Catur menyampaikan bahwa mereka tidak bisa lagi menggelar aktivitas apapun, kecuali apabila ada penyelesaian atas keberatan-keberatan bernuansa keagamaan tersebut.

Baca Juga: PM Modi: Masa Depan Pakistan Terancam Jika Terorisme Terus Didukung

Langkah ekstrem ini membuat sejumlah atlet catur profesional merasa terpukul. Banyak dari mereka yang sebelumnya berharap mendapatkan dukungan dari negara kini justru menghadapi pembubaran federasi dan hilangnya kesempatan berkompetisi.

Larangan terhadap catur ini menjadi bagian dari pola kebijakan Taliban yang kian membatasi ruang kebebasan publik. Tak hanya olahraga, pembatasan juga mencakup kegiatan budaya, hiburan, hingga pendidikan, yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat Afghanistan.

Hingga kini belum ada kejelasan kapan larangan ini akan dicabut, atau apakah desakan internasional dapat mengubah sikap keras pemerintah Afghanistan terkait kebijakan tersebut. ***