Berdasarkan dokumen yang beredar di media sosial sejak 2022, muncul dugaan bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi saat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada tidak terdaftar dalam sistem pendataan nasional.
Namun, pihak UGM sendiri telah beberapa kali membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa Jokowi benar-benar alumni mereka.
Kendati begitu, Roy tetap pada pendiriannya bahwa “masih ada bagian yang tertutup dan harus dibuka lewat proses hukum”.
Baca Juga: Anggaran Boleh Naik, Tapi Keadilan Harus Ditegakkan: Seruan dari Timur Indonesia
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi negara dalam membuktikan keaslian dokumen penting seorang kepala negara.
Gelar perkara ini merupakan lanjutan dari laporan yang diajukan oleh Forum Masyarakat Peduli Demokrasi sejak awal 2024, yang mendesak Bareskrim Polri agar tidak menghentikan penyelidikan tanpa proses pembuktian yang transparan.
Dengan pernyataan Roy Suryo yang menggambarkan adanya "fakta baru", publik kini kembali menyoroti kasus ini yang sempat meredup.
Baca Juga: Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Rencana PHK Massal Pegawai Federal
Banyak pihak berharap, kejelasan kasus ijazah Jokowi bisa memberikan preseden penting dalam hal akuntabilitas pejabat publik dan integritas dalam proses demokrasi.***
Artikel Terkait
5 Alasan Konsumen Diminta Jangan Terburu-Buru Beli Mobil Listrik: Dari SPKLU Langka Hingga Biaya Baterai Selangit
Viral! Anak Pedagang Es Keliling Diterima di ITB, Rumah Penuh Trofi Sejak SD
Menteri Agama Buka Peluang Haji dan Umrah Pakai Kapal Laut
Ketegangan Tarif AS dan Konflik Perbatasan Bayangi Pertemuan Menlu ASEAN di Malaysia
Penjualan Global Porsche Turun di Semester Pertama 2025, Pasar China Jadi Pemicu Utama
Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Rencana PHK Massal Pegawai Federal
Anggaran Boleh Naik, Tapi Keadilan Harus Ditegakkan: Seruan dari Timur Indonesia
Trump Serang Perdagangan Global Lewat Gelombang Tarif Baru, EU Berlomba Capai Kesepakatan
Investor Desak Tesla Segera Tetapkan Jadwal RUPS Tahunan, Soroti Kepemimpinan Elon Musk dan Penurunan Kinerja
Koperasi Bangkit dari Pinggiran: 80 Ribu Koperasi Desa Disiapkan, Pemerintah Dorong Pelatihan Masif