Anggaran Boleh Naik, Tapi Keadilan Harus Ditegakkan: Seruan dari Timur Indonesia

JAKARTA – METROSELEBES.COM: Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Saadiah Uluputty, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai belum menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Saadiah menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah satu-satunya capaian yang patut dibanggakan.

“Bukan angka-angka itu yang kami butuhkan, tapi angka-angka rasa keadilan dan kemanusiaan. Rakyat di Timur Indonesia butuh keadilan anggaran untuk infrastruktur dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya tegas dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Rencana PHK Massal Pegawai Federal

Meski anggaran Kementerian PUPR mengalami peningkatan signifikan dari Rp25 triliun menjadi lebih dari Rp80 triliun, Saadiah menekankan pentingnya distribusi yang adil.

Ia meminta agar peningkatan anggaran ini juga menyasar wilayah Indonesia Timur yang selama ini masih tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur.

“Anggaran harus menyentuh rasa keadilan, bukan sekadar pencapaian administratif,” tutupnya.

Baca Juga: Penjualan Global Porsche Turun di Semester Pertama 2025, Pasar China Jadi Pemicu Utama

Seruan ini sejalan dengan berbagai laporan dan kajian yang menyebutkan bahwa wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, masih menghadapi ketimpangan pembangunan.

Menurut data BPS tahun 2024, indeks pembangunan infrastruktur di beberapa provinsi di Indonesia Timur masih berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Isu ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang dalam beberapa kesempatan menyebut pembangunan berkeadilan sebagai kunci transformasi Indonesia menuju negara maju.

Baca Juga: Ketegangan Tarif AS dan Konflik Perbatasan Bayangi Pertemuan Menlu ASEAN di Malaysia

“Tanpa keadilan pembangunan, ketimpangan hanya akan terus membesar,” kata Menteri Suharso Monoarfa dalam Forum Nasional Pembangunan Daerah Mei lalu.