MPP Kini Menjangkau Pulau: Inovasi Baru Layanan Publik di BANGGAI LAUT

photo author
Abdul Rifai, Metro Selebes
- Rabu, 11 Juni 2025 | 22:03 WIB
Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali menunjukkan semangat inklusifnya dengan peresmian 13 unit baru secara daring oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, termasuk MPP Banggai Laut di Sulawesi Tengah.  (Instagram kemenpanrb)
Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali menunjukkan semangat inklusifnya dengan peresmian 13 unit baru secara daring oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, termasuk MPP Banggai Laut di Sulawesi Tengah.  (Instagram kemenpanrb)

PALU, METROSELEBES.COM – Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali menunjukkan semangat inklusifnya dengan peresmian 13 unit baru secara daring oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, termasuk MPP Banggai Laut di Sulawesi Tengah. 

Peresmian ini menaikkan total MPP di Indonesia dari 272 menjadi 285 unit, menyasar wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) demi memastikan layanan publik merata hingga pelosok negeri .

Di antara 13 lokasi yang diresmikan adalah Kabupaten Nagan Raya (Aceh), Lima Puluh Kota (Sumbar), Natuna (Kepri), Ogan Ilir (Sumsel), Belitung Timur, Lampung Timur, Garut, Blitar, Bengkayang, Barito Selatan, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Banggai Laut .

Peresmian ini bukan sekadar seremoni. Menteri Rini menekankan bahwa MPP harus menghadirkan negara di tengah rakyat, memberikan pelayanan cepat, ramah, dan akuntabel lewat transformasi digital, koordinasi lintas lembaga, serta mini MPP di wilayah terpencil.

Baca Juga: Dorong Percepatan pLPendirian Koperasi Merah Putih, DPD Kunjungi DPMD Jawa Barat

Hal senada ditegaskan di Blitar, di mana Wali Kota menyebut MPP sebagai “pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas drama” .

Lebih jauh, di Banggai Laut, Bupati Sofyan Kaepa telah lebih dulu meletakkan fondasi inovatif ini pada April 2025.

Dengan fasilitas modern seperti antrean digital, layanan kependudukan, izin usaha, BPJS, imigrasi, dan polisi dalam satu atap, MPP di kabupaten ini menjadi solusi nyata untuk membebaskan warga dari birokrasi panjang yang melelahkan .

Secara nasional, jumlah 285 MPP kini mencakup sekitar 56% dari 508 kabupaten/kota di seluruh 38 provinsi. Empat provinsi—DIY, Jateng, Banten, dan Bali—telah mencapai 100% cakupan MPP.

Baca Juga: Tiga Pilar Kopdes Merah Putih dapat berjalan optimal

Kementerian juga menargetkan seluruh daerah sudah memiliki MPP pada 2025-2029, sejalan dengan RPJMN .

Inilah poin-poin pentingnya:

Jumlah MPP naik: 272 → 285, dengan penambahan 13 unit, termasuk Banggai Laut.

MPP di 3T diperkuat lewat digitalisasi dan sistem mini-MPP untuk memudahkan akses masyarakat di kawasan terpencil.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Rifai

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Iran Pasti akan Balas Dendam

Kamis, 2 Juli 2026 | 10:40 WIB
X