Kasus Bupati Pati Sudewo Jadi Sorotan Presiden Prabowo, Gerindra Pastikan Sudah Beri Teguran Keras

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Polemik yang menyeret Bupati Pati sekaligus politikus Partai Gerindra, Sudewo, kini menjadi perhatian publik dan tidak luput dari sorotan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sudewo saat ini tengah menghadapi proses pemakzulan di DPRD Pati, yang digelar sebagai tindak lanjut atas kontroversi yang mencuat sejak awal masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, KPK Tegaskan Tak Hapus Pidananya

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa perhatian dari pucuk pimpinan partai sudah diberikan.

Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, juga telah melayangkan teguran keras kepada Sudewo.

“Beliau sudah diberi teguran yang keras. Pak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Baca Juga: Jawab Kelakar Prabowo Soal PSI Atau Gerindra, Budi Arie Tegaskan Siap Ikuti Perintah Presiden

Budisatrio menegaskan, Partai Gerindra akan terus mengawal para kepala daerah yang berasal dari partainya, termasuk melakukan evaluasi demi merespons kekecewaan masyarakat Pati terhadap kepemimpinan Sudewo.

“Kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik,” ujarnya.

Proses pemakzulan Sudewo di DPRD Pati diduga dipicu oleh sejumlah kebijakan dan pernyataan yang menuai kontroversi di masyarakat.

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, KPK Tegaskan Tak Hapus Pidananya

Kendati demikian, Gerindra menegaskan bahwa setiap kader yang memegang jabatan publik harus menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang mendapat sorotan publik di tengah masa jabatannya. Dengan adanya perhatian langsung dari Presiden Prabowo, publik menanti langkah tegas selanjutnya, baik dari internal partai maupun jalur hukum yang berlaku. ***