JAKARTA, METROSELEBES.COM – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, angkat bicara soal sorotan publik terhadap besaran tunjangan rumah bagi anggota DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.
Menurutnya, angka tersebut justru masih di bawah kebutuhan riil biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta.
Adies menjelaskan, tunjangan rumah yang diterima para legislator dihitung berdasarkan harga sewa kamar kos sederhana berukuran 4x6 meter di sekitar area DPR.
Baca Juga: Pemerintah Kota Palu Perjuangkan Dana Bagi Hasil PT CPM Ke Badan Anggaran DPR RI
Dari hitungan itu, total biaya sewa bisa mencapai Rp78 juta per bulan.
“Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan. Yang didapat sekitar Rp50 juta per bulan. Jadi mereka masih nombok lagi,” kata Adies kepada wartawan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ia menambahkan, selisih sekitar Rp28 juta harus ditanggung sendiri oleh anggota dewan untuk menutupi kebutuhan rumah tinggal di sekitar Senayan.
Adies menilai pemberian tunjangan tersebut masih wajar mengingat besarnya beban kerja anggota DPR.
Baca Juga: Dana Bansos Tersangkut di Rekening Dormant, DPR RI Serukan Audit Total dan Satgas Khusus
Selain menghadiri rapat, para wakil rakyat juga bertanggung jawab membahas rancangan anggaran hingga merumuskan kebijakan strategis.
“Beban kerja legislatif yang besar itu perlu didukung fasilitas memadai agar mereka bisa fokus menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Karena itu, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dianggap Adies masih relevan dengan tanggung jawab yang dipikul anggota DPR, meski tetap harus ditambah dari kantong pribadi.***
Artikel Terkait
Kaesang Pangarep Minta Maaf Gagal Bawa PSI ke Senayan, Janji Akan Jadi Partai yang Diperhitungkan di 2029
Hadiri Sidang di MK, Lesti Kejora Ungkap Ketidaknyamanan Usai Dilaporkan Terkait Hak Cipta
Amplop Kondangan Kena Pajak? DPR Soroti Strategi Pemerintah Alihkan Defisit ke Danantara
Jawab Kelakar Prabowo Soal PSI Atau Gerindra, Budi Arie Tegaskan Siap Ikuti Perintah Presiden
Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, KPK Tegaskan Tak Hapus Pidananya
Kasus Bupati Pati Sudewo Jadi Sorotan Presiden Prabowo, Gerindra Pastikan Sudah Beri Teguran Keras
Ramai Isu Kenaikan Gaji DPR, Puan Maharani Jelaskan Soal Kompensasi Uang Rumah
Ketua MPR Tegaskan Isu Periode Jabatan Presiden Jadi 8 Tahun Hanya Mengada-Ada
Dirut Baru KAI Bobby Rasyidin Curhat Ke DPR, Dari Pertahanan Kini Urus Kereta Api
Mendag Klaim Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Fokus Percepat Distribusi