Strategi Anggaran 2026: Kesehatan dan Pendidikan Jadi Pilar Utama RAPBN

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah bersama DPR RI resmi membahas RAPBN 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan sektor strategis, khususnya kesehatan dan pendidikan.

Dalam sidang paripurna, dialokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun dan pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau setara 20 persen dari belanja negara.

Fraksi PKS menegaskan, anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun harus berfokus pada subsidi Penerima Bantuan Iuran JKN agar tetap berjalan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Baca Juga: Strategi Baru DPR Dorong Kreativitas Daerah Atasi Rendahnya Realisasi Dana Transfer

Pemerintah juga memastikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memperluas layanan JKN bagi 96,8 juta jiwa, mempercepat penanganan stunting, serta meningkatkan layanan dasar hingga pelosok, termasuk eliminasi tuberkulosis.

Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti pentingnya anggaran pendidikan Rp757,8 triliun diarahkan pada penguatan vokasi dan pendidikan berbasis STEM.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN ke sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas SDM, link and match dengan kebutuhan industri, serta program gizi anak dan pendidikan dasar guna memperbaiki Indeks Modal Manusia (IMD).

Baca Juga: Mantan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe Dilarikan ke Rumah Sakit Setelah Penahanan

Sebagai tambahan, berdasarkan data Bappenas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 73,9 dengan status "tinggi", namun masih perlu percepatan agar bisa bersaing dengan negara lain di ASEAN.

Di bidang kesehatan, angka stunting nasional tahun 2023 masih berada di kisaran 21,5 persen, jauh dari target WHO di bawah 14 persen pada 2026.

Dengan strategi anggaran yang menyasar dua sektor fundamental ini, pemerintah dan DPR RI menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan hanya instrumen belanja negara, melainkan juga peta jalan menuju pemerataan kesejahteraan dan peningkatan daya saing bangsa.***