JAKARTA, METROSELEBES.COM – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membantah tegas isu yang beredar soal adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi delapan tahun.
Muzani menegaskan, tidak pernah ada pembahasan terkait hal tersebut di MPR.
“Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran, di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, sama sekali nggak ada,” ujar Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
Baca Juga: Isu Ahmad Muzani Gantikan Tito Karnavian, Mensesneg: Nggak Masuk Secara Logika
Muzani meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak berdasar dan menyesatkan. Menurutnya, rumor soal masa jabatan presiden delapan tahun murni hanya kabar yang dibuat-buat.
“Jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pemikiran kami sama sekali tak terpikir. Itu asli sesuatu yang mengada-ada,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, isu tersebut bahkan tidak pernah masuk ke dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Baca Juga: Kemendagri Soroti Anomali Harga Beras Naik di Tengah Gencarnya Penyaluran SPHP Bulog
Sebagai dasar hukum, Muzani menegaskan bahwa Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7.
Dalam pasal tersebut, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dengan demikian, Muzani memastikan bahwa aturan masa jabatan presiden tetap dua periode dengan durasi masing-masing lima tahun, sebagaimana diatur dalam konstitusi. ***
Artikel Terkait
MK Dinilai Menyimpang, DPR Tegaskan Pemilu Harus Tetap Lima Tahunan
DPR Soroti Kinerja Lemah Kemendag, Anggaran Diminta Bukti Nyata
Jokowi Optimistis PSI Tembus Senayan 2029: Bukan Target, Tapi Keharusan
Kaesang Pangarep Minta Maaf Gagal Bawa PSI ke Senayan, Janji Akan Jadi Partai yang Diperhitungkan di 2029
Hadiri Sidang di MK, Lesti Kejora Ungkap Ketidaknyamanan Usai Dilaporkan Terkait Hak Cipta
Amplop Kondangan Kena Pajak? DPR Soroti Strategi Pemerintah Alihkan Defisit ke Danantara
Jawab Kelakar Prabowo Soal PSI Atau Gerindra, Budi Arie Tegaskan Siap Ikuti Perintah Presiden
Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, KPK Tegaskan Tak Hapus Pidananya
Kasus Bupati Pati Sudewo Jadi Sorotan Presiden Prabowo, Gerindra Pastikan Sudah Beri Teguran Keras
Ramai Isu Kenaikan Gaji DPR, Puan Maharani Jelaskan Soal Kompensasi Uang Rumah