WASHINGTON DC, METROSELEBES.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai sorotan dunia usai menyampaikan pernyataan kontroversial terkait masa depan Jalur Gaza.
Dalam sebuah jamuan makan malam di Washington DC pada Rabu, 9 Juli 2025, keduanya membahas dua hal sensitif: relokasi warga Palestina dan rencana pembangunan kawasan elite di wilayah Gaza.
Netanyahu mengusulkan agar warga Gaza diberi opsi untuk meninggalkan wilayah tersebut menuju negara-negara tetangga, yang ia sebut sebagai “langkah menuju perdamaian”.
Baca Juga: Trump Sebut Energi Terbarukan Tak Stabil, Data Justru Tunjukkan Texas Makin Andal dan Murah
“Jika mereka ingin tinggal, mereka boleh tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi. Seharusnya ini bukan penjara. Seharusnya ini tempat terbuka dan memberi orang pilihan bebas,” ujar Netanyahu seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 10 Juli 2025.
Gagasan relokasi ini, menurut Netanyahu, bertujuan memberi masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, terutama mereka yang selama ini terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Netanyahu menyebut tengah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari negara-negara yang bersedia menampung warga Gaza.
Baca Juga: Trump Serang Perdagangan Global Lewat Gelombang Tarif Baru, EU Berlomba Capai Kesepakatan
“Saya rasa kami hampir menemukan beberapa negara,” kata Netanyahu, meski tak menyebut secara spesifik negara mana saja yang dimaksud.
Sejumlah pihak menduga Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah mungkin menjadi opsi yang dipertimbangkan, meskipun negara-negara tersebut telah lama menanggung beban besar akibat krisis pengungsi Palestina.
Sementara itu, Donald Trump kembali menghidupkan retorika lamanya soal "membangun Gaza kembali". Pada awal 2025, Trump pernah menyebut visinya untuk menjadikan Gaza sebagai kawasan pesisir mewah pasca relokasi warga, yang ia sebut sebagai “Riviera of the Middle East”.
“Sesuatu yang baik akan terjadi,” kata Trump saat itu, dalam wawancara yang dikutip AFP pada Februari lalu.
Baca Juga: Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Rencana PHK Massal Pegawai Federal
Namun, pernyataan kedua pemimpin tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk komunitas internasional dan pegiat HAM.
Artikel Terkait
Peretasan Sistem Bocorkan Data Pelanggan Louis Vuitton Korea, Keamanan Diperketat
Tarif Trump Hampir Berakhir, Pasar Global Bersiap Hadapi Ketidakpastian Baru
China Balas Larangan Uni Eropa dengan Pembatasan Impor Alat Medis Bernilai Tinggi
BRICS Tunjukkan Kekuatan Baru di Rio: Serukan Reformasi Tata Dunia dan Kritik Proteksionisme AS
Khamenei Muncul di Hadapan Publik Usai Perang Udara Iran-Israel, Tegaskan Iran Tak Akan Menyerah
Trump Serang Elon Musk: Partai Baru ‘Konyol’, Penunjukan NASA Bermasalah, dan Ancaman Cabut Kontrak Tesla
Ketegangan Tarif AS dan Konflik Perbatasan Bayangi Pertemuan Menlu ASEAN di Malaysia
Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Rencana PHK Massal Pegawai Federal
Trump Serang Perdagangan Global Lewat Gelombang Tarif Baru, EU Berlomba Capai Kesepakatan
Trump Sebut Energi Terbarukan Tak Stabil, Data Justru Tunjukkan Texas Makin Andal dan Murah