Putusan Kontroversial: Mahkamah Agung AS Dukung DOGE Akses Data Sensitif Warga

WASHINGTON,METROSELEBES.COM-Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Jumat mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE), lembaga kunci dalam agenda Presiden Donald Trump untuk merampingkan birokrasi federal, mengakses data pribadi milik jutaan warga Amerika dari sistem data Administrasi Jaminan Sosial (Social Security Administration/SSA). Keputusan ini dikeluarkan sementara gugatan hukum terhadap kebijakan tersebut masih berjalan di pengadilan tingkat bawah. Seperti dikutip dari Reuters pada Jumat (06/06/2025).

Baca Juga: Retaknya Aliansi Trump-Musk: Perseteruan Terbuka Ancam Stabilitas Politik dan Ekonomi AS

Keputusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan perintah hakim distrik Maryland, Ellen Hollander, yang sebelumnya membatasi akses DOGE terhadap informasi identitas pribadi, termasuk catatan medis dan keuangan. Hollander menilai bahwa akses tanpa batas oleh DOGE kemungkinan melanggar undang-undang privasi federal. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan singkat dan tanpa penjelasan rinci, mengabulkan permintaan Departemen Kehakiman untuk menunda putusan tersebut.

Putusan tersebut diambil oleh mayoritas konservatif di Mahkamah Agung (6-3), sementara ketiga hakim liberal menyatakan dissent (berbeda pendapat). Dalam pendapat berbeda yang ditulis oleh Hakim Ketanji Brown Jackson dan didukung oleh Hakim Sonia Sotomayor, mereka mengecam pemberian akses tanpa batas tersebut, menyoroti bahwa pemerintah gagal menunjukkan kebutuhan mendesak maupun upaya untuk mematuhi perlindungan privasi yang ada.

Baca Juga: Cinta Keluarga di Balik Semangat Merah Putih: Kisah Harmonis Joey Pelupessy

Dalam putusan terpisah, Mahkamah juga memperpanjang penundaan atas kewajiban DOGE untuk menyerahkan dokumen kepada lembaga pengawas independen yang sedang menyelidiki pembentukan entitas ini oleh Trump dan miliarder Elon Musk.

DOGE didirikan sebagai bagian dari inisiatif pemerintahan Trump yang digerakkan oleh Musk untuk mengurangi jumlah pegawai federal, menata ulang lembaga-lembaga pemerintah, dan mengeliminasi pengeluaran yang dianggap tidak efisien. Meskipun Musk mengakhiri keterlibatannya dengan pemerintah pada 30 Mei lalu, pengaruhnya masih terasa dalam kebijakan dan struktur yang ditinggalkannya.

Gugatan terhadap DOGE diajukan oleh dua serikat pekerja dan kelompok advokasi yang menentang akses lembaga tersebut terhadap data sensitif di SSA, seperti nomor Jaminan Sosial, rekening bank, catatan pajak, sejarah penghasilan, dan informasi imigrasi. SSA sendiri merupakan lembaga yang mengelola pembayaran bulanan kepada lebih dari 70 juta warga AS, termasuk pensiunan dan penyandang disabilitas.

Baca Juga: Fadli Zon Soroti Tambang Nikel Raja Ampat: Investasi Jangan Ganggu Situs Sejarah dan Alam

Democracy Forward, kelompok hukum liberal yang mewakili para penggugat, mengutuk keputusan Mahkamah sebagai ancaman terhadap privasi publik.