China Batasi Ekspor Logam Tanah Jarang ke AS Selama Enam Bulan, Industri Otomotif Terancam

BEIJING,METROSELEBES COM-Pemerintah Tiongkok dilaporkan memberlakukan pembatasan baru terhadap ekspor logam tanah jarang ke Amerika Serikat, khususnya bagi produsen otomotif dan manufaktur. Kebijakan tersebut membatasi lisensi ekspor hanya berlaku selama enam bulan, menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui langsung kebijakan tersebut. Seperti 

Baca Juga: Menkeu AS: RUU Pajak Partai Republik Akan Lindungi Kedaulatan Pajak Korporasi dari Campur Tangan Asing

Langkah ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri teknologi tinggi dan kendaraan listrik di Amerika Serikat, yang sangat bergantung pada pasokan logam tanah jarang dari Tiongkok. Material tersebut merupakan komponen penting dalam pembuatan motor listrik, baterai, serta berbagai perangkat elektronik canggih.

Tiongkok, sebagai pemasok utama logam tanah jarang dunia, telah lama menggunakan kontrol ekspor sebagai alat strategis dalam hubungan dagangnya. Kebijakan baru ini muncul di tengah ketegangan geopolitik dan perdagangan antara Washington dan Beijing yang terus meningkat.

Baca Juga: IMF dan Serbia Capai Kesepakatan Awal untuk Program Reformasi Ekonomi Selama 36 Bulan

Pihak berwenang Tiongkok belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini. Namun, para analis menilai pembatasan lisensi tersebut bisa menjadi respons terhadap langkah-langkah AS yang membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor dan produk strategis lainnya.

Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi memperlambat produksi kendaraan listrik dan perangkat teknologi lainnya di AS, serta mendorong negara tersebut untuk mencari sumber alternatif logam tanah jarang dari negara lain seperti Australia, Kanada, atau melalui investasi dalam proyek pertambangan domestik.

Baca Juga: Rachel Reeves Umumkan Rencana Anggaran Ambisius: Fokus pada Kesehatan, Pertahanan, dan Infrastruktur demi Prioritas Rakyat Pekerja

Kebijakan ini menambah daftar panjang tantangan dalam persaingan global atas sumber daya kritis, yang semakin dipandang sebagai elemen strategis dalam keamanan ekonomi dan teknologi nasional.