Menkeu AS: RUU Pajak Partai Republik Akan Lindungi Kedaulatan Pajak Korporasi dari Campur Tangan Asing

WASHINGTON,METROSELEBES.COM-Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja yang diusulkan Partai Republik akan mengembalikan kedaulatan pajak korporasi AS dan mencegah aliran ratusan miliar dolar dari pajak perusahaan Amerika ke kas negara asing. Seperti dikutip dari Reuters pada Rabu (11/06/2025). 

Baca Juga: IMF dan Serbia Capai Kesepakatan Awal untuk Program Reformasi Ekonomi Selama 36 Bulan

Dalam kesaksiannya di hadapan Komite Cara dan Sarana DPR AS, Bessent menuding pemerintahan Biden telah "menyerahkan kedaulatan pajak Amerika kepada pihak luar" melalui keterlibatan dalam kesepakatan pajak global seperti "Pillar Two", sebuah upaya internasional untuk menetapkan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional.

“Sistem pajak AS akan berdiri berdampingan dengan yang disebut sebagai ‘Pillar Two’, tetapi kami tidak akan menyerahkan kedaulatan fiskal dan pajak kami seperti negara-negara lain,” ujar Bessent. “RUU ini akan memungkinkan kami mencegah pendapatan pajak korporasi kami mengalir ke perbendaharaan negara asing, yang jumlahnya mencapai ratusan miliar dolar.”

Baca Juga: Rachel Reeves Umumkan Rencana Anggaran Ambisius: Fokus pada Kesehatan, Pertahanan, dan Infrastruktur demi Prioritas Rakyat Pekerja

Salah satu ketentuan penting dalam RUU tersebut adalah usulan pajak baru yang dikenal sebagai Section 899, yang menerapkan beban pajak progresif hingga 20% terhadap pendapatan investor asing di AS. Langkah ini dimaksudkan sebagai tanggapan atas kebijakan pajak negara-negara lain yang dianggap merugikan, seperti pajak layanan digital yang menargetkan perusahaan teknologi Amerika.

Menurut perhitungan awal, ketentuan tersebut dapat menghasilkan pendapatan pajak sebesar $116 miliar dalam jangka waktu sepuluh tahun. Namun, kebijakan ini juga menuai kekhawatiran di kalangan investor global, karena berpotensi mengurangi daya tarik AS sebagai tujuan investasi asing.

Baca Juga: Dari London ke Washington: Ketidakpastian Dagang Bayangi Laporan Inflasi AS

RUU ini, yang disebut "One Big Beautiful Bill Act" oleh para pendukungnya, mencerminkan pendekatan agresif Partai Republik dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi AS dan melawan tekanan perpajakan lintas negara. Meskipun demikian, perdebatan sengit masih berlangsung di Kongres, terutama menyangkut dampaknya terhadap hubungan internasional dan iklim investasi dalam negeri.