Krisis Politik Mengancam Netanyahu: Oposisi Dorong Pembubaran Parlemen, Partai Ultra-Ortodoks Ultimatum Mundur

TEL AVIV,METROSELEBES.COM-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik yang semakin besar menyusul langkah oposisi untuk membubarkan parlemen dan ancaman pengunduran diri dari salah satu mitra koalisi utamanya. Krisis ini terjadi di tengah ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap perang yang terus berlangsung di Gaza.

Baca Juga: Menaker Yassierli Kunjungi Sulteng, Tinjau Komoditas Unggulan dan Serahkan Hewan Kurban di Sigi

Pada Rabu (04/06/2025), seorang anggota dari partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ) mengancam akan keluar dari kabinet jika tuntutan mereka untuk mengesahkan undang-undang pembebasan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks tidak dipenuhi. UTJ menyatakan akan mendukung mosi oposisi untuk membubarkan Knesset (parlemen Israel) yang dijadwalkan akan diajukan pekan depan.

Partai oposisi Yesh Atid yang dipimpin mantan Perdana Menteri Yair Lapid telah secara resmi mengajukan mosi pembubaran parlemen. "Knesset ini sudah berakhir. Tidak ada arah ke mana ia bisa melangkah," ujar Lapid. Untuk melengserkan pemerintah, mosi ini memerlukan dukungan minimal 61 dari 120 anggota parlemen.

Baca Juga: Seskab Tegaskan Tidak Ada Pergantian Kapolri, Jenderal Listyo Masih Aktif Dampingi Presiden Prabowo

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan hari ini, koalisi Netanyahu akan kehilangan kekuasaan. Banyak pemilih kecewa atas cara pemerintahan menangani perang Gaza yang dipicu oleh serangan mendadak Hamas ke Israel selatan pada Oktober 2023 lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Partai UTJ, yang memiliki tujuh kursi di parlemen, menuntut agar pengecualian wajib militer bagi pelajar di seminari agama diresmikan secara hukum. Jika tidak, mereka menyatakan siap keluar dari pemerintahan. Ancaman ini memperbesar ketegangan di dalam koalisi yang terdiri dari partai-partai sayap kanan sekuler dan kelompok ultra-Ortodoks.

Seorang juru bicara pemimpin UTJ, Yitzhak Goldknopf, menyatakan kepada Reuters bahwa partainya akan memilih mendukung pembubaran parlemen jika undang-undang pengecualian tersebut tidak segera disahkan.

Sementara itu, anggota koalisi dari Partai Zionisme Religius, Ohad Tal, mengkritik sikap UTJ dan menyebut bahwa ancaman tersebut bisa berujung pada kehancuran koalisi. Ia menyerukan agar dilakukan negosiasi ulang mengenai kebijakan dinas militer, sembari menegaskan bahwa pembebasan menyeluruh terhadap pria ultra-Ortodoks sudah tidak dapat dipertahankan.

Baca Juga: Ray Dalio Tepis Isu Mundur dari Danantara, Tegaskan Masih Jadi Penasihat Presiden Prabowo