Bahlil Akui Tak Pernah Dilibatkan Dalam Rencana Diskon Listrik, Sindir Sri Mulyani Soal Pembatalan Stimulus

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait batalnya kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang semula direncanakan berlaku pada Juni–Juli 2025.

Dalam pernyataannya kepada media, Bahlil menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun perencanaan anggaran terkait kebijakan tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp24,44 Triliun untuk Dorong Konsumsi Domestik, Sri Mulyani: Target Pertumbuhan Kuartal II Tetap 5%

"Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum juga tahu," ujar Bahlil di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Selasa (3/6/2025).

Pernyataan Bahlil menjadi sorotan, lantaran sebelumnya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani telah mengumumkan secara resmi bahwa pemerintah membatalkan stimulus diskon listrik untuk pelanggan berdaya 1.300 Watt ke bawah yang dijadwalkan berlangsung selama dua bulan.

Sri Mulyani menyebut pembatalan itu disebabkan oleh kendala dalam proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk dieksekusi tepat waktu.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Diskon Listrik Juni–Juli 2025, Diganti Dengan Bantuan Subsidi Upah

“Untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Menkeu RI menambahkan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk diskon listrik akan dialihkan menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bagian dari lima stimulus yang tetap dijalankan pemerintah.

Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Diskon Listrik, Menteri ESDM Bahlil: Saya Belum Tahu!

Diketahui, dari enam stimulus ekonomi yang sempat dirancang, hanya lima yang terealisasi. Stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mendekati angka 5 persen pada kuartal II tahun ini.

Sementara itu, pernyataan Bahlil yang menyiratkan adanya minim koordinasi antar kementerian menuai perhatian publik, sekaligus menimbulkan pertanyaan atas komunikasi lintas sektor dalam pengambilan kebijakan strategis pemerintah. ***