Surat Pemakzulan Gibran Masuk Antrian DPR, Puan: Kita Proses Sesuai Mekanisme

Sebelumnya, isu pemakzulan ini telah menjadi perdebatan publik sejak April 2025, pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sejumlah pakar hukum tata negara, seperti Prof. Denny Indrayana dan Dr. Bivitri Susanti, menyarankan agar DPR RI menangani isu ini secara konstitusional tanpa intervensi politik berlebihan.

Langkah Forum Purnawirawan TNI ini juga menjadi perhatian publik karena belum pernah ada wakil presiden di era reformasi yang menghadapi desakan pemakzulan dari elemen eks militer secara resmi.

Baca Juga: Surat Izin Dapur BGN Dipertanyakan, DPR RI Soroti Penghalang Pengawasan Pangan

Jika surat ini diproses lebih lanjut, maka DPR akan membentuk Panitia Khusus atau Panja untuk mengkaji substansi tuduhan dan menilai bukti-bukti yang ada.

Namun demikian, semua masih menunggu surat resmi tersebut diterima dan dibacakan dalam forum DPR.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi ujian konstitusional penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, khususnya dalam hal relasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan kekuatan sipil eks militer.***