Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa kesepakatan yang terlalu “longgar” terhadap AS bisa berdampak negatif pada kemandirian sektor hilirisasi Indonesia yang tengah digencarkan.
Artikel serupa sebelumnya juga menyebutkan bahwa Prabowo dalam lawatan internasionalnya menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi strategis, namun tidak menyebutkan rincian soal pembebasan tarif oleh AS.
Ini menambah spekulasi bahwa kesepakatan ini dibuat dalam kerangka hubungan bilateral yang lebih besar.
Dengan akses penuh ke Indonesia yang kini dimiliki AS, muncul harapan bahwa Indonesia tetap bisa menjaga kendali atas pengelolaan sumber daya alamnya, sambil memastikan bahwa hasil kesepakatan memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan ekonomi nasional.***