WASHINGTON, METROSELEBES-Perusahaan tambang MP Materials telah menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi magnet logam tanah jarang (rare earth magnets), dalam upaya strategis untuk mengurangi dominasi China dalam pasokan mineral penting yang digunakan dalam pembuatan senjata, kendaraan listrik, dan berbagai perangkat elektronik. Seperti dikutip dari Reuters pada Jumat (11/07/2025).
Baca Juga: Wali Kota Palu Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Donggala Lewat Program Palu Peduli
Dalam kesepakatan ini, Departemen Pertahanan AS (DoD) akan menjadi pemegang saham terbesar di MP Materials yang berbasis di Las Vegas, menjadikannya investasi pemerintah AS paling menonjol sejauh ini di sektor mineral kritis. Saham MP melonjak hampir 50% setelah pengumuman ini.
Logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur yang sangat penting dalam pembuatan magnet untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan. China, sebagai pemasok dominan global, menghentikan ekspor logam tanah jarang pada bulan Maret lalu akibat perselisihan dagang dengan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Meski ketegangan mulai mereda, langkah ini menggarisbawahi pentingnya kemandirian AS dalam produksi mineral strategis.
Sebagai bagian dari kesepakatan, DoD akan menjamin harga dasar sebesar $110 per kilogram untuk dua jenis logam tanah jarang paling populer—hampir dua kali lipat dari harga pasar China saat ini. MP sendiri sebelumnya hanya menerima rata-rata $52 per kilogram pada kuartal kedua.
Baca Juga: Sulap Lahan Sampah Jadi Taman Baca, Bripka Reply Diganjar Penghargaan Kapolda Sulteng
MP Materials juga akan membangun pabrik baru khusus untuk produksi magnet tanah jarang, dengan target kapasitas 10.000 metrik ton per tahun. Pabrik tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Ini menjadi bagian dari ekspansi besar yang mencakup investasi internal sebesar $600 juta dari MP.
Direktur Adamas Intelligence, Ryan Castilloux, menyebut langkah ini sebagai “perubahan besar” bagi industri non-China dan peningkatan signifikan dalam kapasitas produksi magnet.
Kesepakatan tersebut dibiayai sebagian oleh DoD melalui undang-undang era Perang Dingin yang dikenal sebagai Defense Production Act. Namun, MP mencatat dalam pengajuan regulasi bahwa kelanjutan pendanaan ini tergantung pada persetujuan Kongres AS.
Artikel Terkait
Pimpinan KPK Mengaku Sedih, Persepsi Publik Terhadap Korupsi di Malaysia Dinilai Lebih Baik dari Indonesia
Kontroversi Lita Gading vs Ahmad Dhani Memanas, Psikolog Itu Dipolisikan Terkait Dugaan Eksploitasi Anak
Perempuan Jadi Pilar Ekonomi Desa, Kemenkop dan TP PKK Satukan Langkah Majukan Koperasi Merah Putih
PPATK Ungkap Lebih dari 100 NIK Penerima Bansos Terindikasi Terkait Pendanaan Terorisme
Dua Wajah Penegakan Hukum: Karaoke Ilegal Dibiarkan, Pedagang Kecil Dihantam
Setahun Diduduki Kemenkes, PKBI Tuntut Keadilan atas Gedung Pemberian Gubernur DKI Sebagai Penghargaan Perjuangan Kemanusiaan
Trump Ingin Bangun ‘Riviera of the Middle East’, Netanyahu Usul Relokasi Warga Gaza ke Negara Tetangga
Riza Chalid Resmi Jadi Tersangka Skandal Korupsi BBM Rp193,7 Triliun, Kejagung Bongkar Peran 'Saudagar Minyak'
Sulap Lahan Sampah Jadi Taman Baca, Bripka Reply Diganjar Penghargaan Kapolda Sulteng
Wali Kota Palu Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Donggala Lewat Program Palu Peduli