Pemilu atau Penghakiman? Rakyat Korea Selatan Menentukan Nasib Bangsa

SEOUL,METROSELEBES.COM-Jutaan warga Korea Selatan memadati tempat-tempat pemungutan suara pada Selasa dalam pemilu presiden mendadak yang digelar sebagai respons terhadap krisis politik nasional yang dipicu oleh deklarasi darurat militer singkat oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (03/06/2025).

Baca Juga: Sembako Tersalur, Harapan Tertambat: Pemerintah Perketat Bantuan, Pastikan Tak Salah Sasaran

Pemilu ini terjadi hanya dua bulan setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Yoon secara resmi dari jabatannya, menyusul pemakzulannya oleh parlemen pada Desember lalu. Keputusan itu menandai titik balik dalam sejarah politik Korea Selatan dan membuka jalan bagi rakyat untuk memilih pemimpin baru yang diharapkan dapat memulihkan stabilitas nasional.

Menurut Komisi Pemilihan Nasional, hingga pukul 3 sore waktu setempat, sebanyak 30,5 juta warga atau sekitar 69% dari pemilih terdaftar telah memberikan suara mereka di lebih dari 14.000 lokasi pemungutan suara, termasuk tempat-tempat tidak biasa seperti dealer mobil, pusat kebugaran, dan arena gulat tradisional Korea, ssireum.

Pemilu yang Dibalut Trauma Nasional. Pemilu kali ini digelar dalam suasana yang jauh dari normal. Upaya singkat Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember tahun lalu telah memicu ketegangan publik dan memperdalam perpecahan politik. Banyak pemilih mengungkapkan keinginan agar masa lalu kelam tersebut ditangani dengan transparan.

Baca Juga: Stok Beras Nasional Tembus 4 Juta Ton, Indonesia Dilirik Dunia sebagai Kekuatan Pangan Baru

“Saya berharap isu darurat militer bisa dijelaskan dengan jujur dan terbuka,” ujar Kim Yong-Hyun, warga Seoul berusia 40 tahun. “Masih banyak yang belum masuk akal, dan saya ingin melihat kejelasan.”

Isu tersebut menjadi fokus kampanye, terutama bagi kandidat unggulan dari kubu liberal, Lee Jae-myung, yang menyebut pemilu ini sebagai “hari penghakiman” atas Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) dan kandidat konservatifnya, Kim Moon-soo. Lee menuduh kubu Kim gagal mencegah upaya Yoon dan bahkan mencoba mempertahankan kekuasaannya.

Kim, yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan saat Yoon memberlakukan darurat militer, membalas dengan menyebut Lee sebagai “diktator” dan partainya sebagai “monster politik”. Ia memperingatkan bahwa jika Lee terpilih, hukum bisa diubah sesuka hati mereka.

Baca Juga: Stok Beras Nasional Tembus 4 Juta Ton, Indonesia Dilirik Dunia sebagai Kekuatan Pangan Baru