Baca Juga: Honda Tunda Proyek EV di Kanada, Laba Anjlok Akibat Tarif Trump
Kasus ini tidak biasa karena pemerintah menggunakan argumen bahwa hakim federal tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penangguhan universal, dan meminta Mahkamah untuk memutuskan hal itu serta menegakkan arahan Trump tanpa mempertimbangkan legalitas substansinya.
Pengacara pemerintah, Sauer, fokus pada isu ini, menyebut meningkatnya penggunaan perintah universal oleh hakim sebagai sebuah “patologi”.
Dalam upaya membatasi kemampuan pengadilan rendah untuk mengeluarkan perintah universal dalam kasus tertentu, para hakim konservatif mengusulkan agar tuntutan yang meminta ganti rugi luas diajukan sebagai gugatan class-action, yang diajukan atas nama sekelompok orang dengan kerugian hukum serupa.
Beberapa hakim konservatif juga mengindikasikan bahwa untuk negara bagian yang menggugat, ganti rugi mungkin tetap bisa meluas melampaui batas wilayah mereka, seperti halnya perintah universal.
Baca Juga: Trump Incar Triliunan Dolar di Teluk, Abaikan Isu Gaza dan Iran
Namun situasi menjadi rumit karena beberapa hakim – baik konservatif maupun liberal – tampak enggan memutuskan perkara tanpa terlebih dahulu membahas legalitas dasar dari arahan Trump. Belum pasti apakah Mahkamah akan meminta pengajuan tambahan, yang akan memperlambat penyelesaian kasus ini.
Hakim konservatif Samuel Alito bertanya kepada Kelsi Corkran, pengacara salah satu pihak penggugat, “Apakah kami sebaiknya memutuskan soal kewarganegaraan karena kelahiran ini tanpa pengajuan dan argumen tambahan serta pertimbangan mendalam?”
Corkran menjawab bahwa Mahkamah seharusnya menangani kasus ini berdasarkan substansi arahan Trump, dan menambahkan, “Pemerintah meminta Mahkamah untuk mengabaikan preseden Mahkamah ini … dan mengubah praktik cabang eksekutif selama 100 tahun.”
