KPK Bongkar Peran Noel Dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, Terima Rp3 Miliar Setelah 2 Bulan Menjabat Wamenaker

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Status hukum tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/08/2025).

Baca Juga: Meski Telah Kenakan Rompi Oranye, Wamenaker Immanuel Ebenezer Bantah Keciduk OTT KPK Dan Lakukan Pemerasan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan praktik pemerasan itu membuat biaya sertifikasi K3 melonjak jauh dari tarif resmi Rp275.000 menjadi hingga Rp6 juta per pekerja.

“Ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, fakta di lapangan para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena ada tindakan pemerasan,” ungkap Setyo.

Modus yang digunakan, yakni dengan memperlambat, mempersulit, hingga tidak memproses pengurusan sertifikasi K3 bagi perusahaan.

Baca Juga: Skandal Korupsi Bansos, KPK Hitung Negara Rugi Rp200 M Dan Kakak Hary Tanoe Dicegah Ke Luar Negeri

Dalam kasus ini, Noel disebut mengetahui praktik tersebut, melakukan pembiaran, bahkan ikut meminta bagian.

“Peran IEG itu, dia tahu dan membiarkan bahkan meminta. Artinya proses yang dilakukan para tersangka sepengetahuan IEG,” tegas Setyo.

KPK mengungkap praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak 2019. Noel yang mulai menjabat sebagai Wamenaker pada Oktober 2024 justru tidak menghentikan praktik tersebut. Bahkan, ia disebut menerima aliran dana sekitar Rp3 miliar hanya dalam waktu dua bulan setelah menjabat, tepatnya pada Desember 2024.

Baca Juga: Pimpinan KPK Mengaku Sedih, Persepsi Publik Terhadap Korupsi di Malaysia Dinilai Lebih Baik dari Indonesia

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/08/2025), Noel menjadi satu dari 14 orang yang diamankan KPK.

Selain itu, penyidik juga menyita 22 kendaraan bermotor, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, yang diduga terkait kasus ini.

KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan untuk membongkar secara tuntas jaringan pemerasan sertifikasi K3 yang merugikan pekerja dan perusahaan. ***