“Karena tidak ada PAD yang dihasilkan,” kata Sri Atun, juru bicara Pansus dalam rapat tersebut.
Langkah pembenahan BUMD menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DPR RI agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, melainkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Artikel Terkait
Dibuang Manchester United, Bersinar di Real Betis. Inilah Sisi Lain dari Antony
Sah Jadi Suami Istri, Maxime Bouttier Nikahi Luna Maya dengan Maskawin Emas dan Dolar Amerika
Promedia Hadir di FISIP UNTIRTA, Buka Wawasan Mahasiswa soal Bisnis Content Creator di Era Digital
Tim Catur Indonesia Siap Harumkan Nama Bangsa di Asian Individual Chess Championships 2025
Jaga Transparansi dan Akuntabilitas, Kemenkop Gandeng Kejaksaan Agung Kawal Program Kopdes/Kel Merah Putih
Kenali dan Kendalikan Asma: Hidup Sehat Tanpa Batas Meski Mengidap Asma
Ahmad Dhani Minta Maaf ke Marga Pono, Akui Pernah Salah Ucap di Acara Diskusi
Erick Tamalagi: KPID Sulteng Butuh Komisioner Berkualitas dan Paham Dunia Penyiaran
Jejak Kota Kelahiran Presiden RI: Dari Jakarta hingga Parepare, Pemimpin Bangsa Lahir dari Berbagai Penjuru Negeri
DPR RI Ancam Tahan Dana Transfer, Pemkot Palu Disorot Belum Gunakan Bank Sulteng