Laporan BPS 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 9,3% anak usia sekolah di Indonesia tidak mengenyam pendidikan menengah pertama, dengan penyebab utama adalah keterbatasan akses dan biaya.
Menurut kajian dari World Bank Indonesia Education Report 2023, kebijakan zonasi terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan dasar hingga 11% di wilayah pedesaan.
Studi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tahun 2022 menyatakan bahwa sistem pendidikan yang inklusif dan berbasis zonasi mampu menurunkan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Baca Juga: Revolusi Kepala Sekolah: Pemerintah Pastikan Kualitas dan Pemerataan Melalui Permendikdasmen 2025
Dengan diberlakukannya sistem ini, Kemdikbudristek berharap kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkat dari sisi akademik, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang inklusif, berintegrasi sosial tinggi, serta memiliki kohesivitas yang kuat di tengah keberagaman.
SPMB 2025 bukan sekadar sistem seleksi, tapi gerbang menuju masa depan pendidikan Indonesia yang setara dan berkualitas.***
Artikel Terkait
Gerbang Sertifikasi Terbuka Tiga Hari: Siap-Siap PPG Daljab Mapel Umum 2025!
Sekolah Garuda Menetas di Ujung Negeri: Revolusi dari Sabang sampai Merauke
Tes Calistung Dihapus dari Syarat Masuk SD Mulai Tahun Ajaran 2025/2026
Revolusi Pendidikan: MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis untuk Semua
Pemerintah Gelontorkan BSU Rp300 Ribu untuk 17,3 Juta Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer
Kemendikdasmen Menuai Apresiasi Nasional: Bukti Nyata Komitmen RAMAH dan Reformasi Birokrasi
100 Sekolah Rakyat Siap Dibuka, Pemerintah Pastikan Akses Pendidikan untuk Anak Termiskin
Revolusi Kepala Sekolah: Pemerintah Pastikan Kualitas dan Pemerataan Melalui Permendikdasmen 2025
BSU Presiden Prabowo: Rp300 Ribu per Bulan untuk 17,3 Juta Pekerja dan Guru
SPMB Tanpa Diskriminasi, Komitmen Nasional Demi Pendidikan Adil 2025/2026