Sekolah Lontara: Menjaga Akar, Merangkai Masa Depan Budaya Bugis-Makassar

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Sekolah Lontara, sebuah inisiatif gerakan literasi kultural dari Ikatan Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel), resmi diluncurkan di kawasan Menteng, Jakarta.

Inisiatif ini diapresiasi langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, sebagai "oase kesadaran kultural" di tengah gempuran budaya global yang dinilai dapat menggerus kekayaan identitas budaya Indonesia.

Dalam sambutannya, Tamsil menegaskan pentingnya menjaga akar nilai dan jati diri bangsa, yang kerap terancam oleh arus informasi dan globalisasi.

Baca Juga: Revolusi Kepala Sekolah: Pemerintah Pastikan Kualitas dan Pemerataan Melalui Permendikdasmen 2025

Menurutnya, Sekolah Lontara merupakan contoh konkret bagaimana tradisi dan teknologi bisa saling memperkuat, bukan saling meniadakan.

“Arus informasi dan globalisasi sangat rentan mencabut akar nilai dan jati diri bangsa, karena itu kita perlu mendukung inisiatif-inisiatif seperti Sekolah Lontara yang berupaya melestarikan warisan budaya Indonesia,” ujar Tamsil pada Minggu (8/6).

Sekolah Lontara sendiri dirancang sebagai ruang belajar terbuka yang menggabungkan metode daring dan luring. Fokus pembelajaran mencakup aksara Lontara, struktur bahasa Bugis-Makassar, sejarah peradaban Sulawesi Selatan, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pepatah dan adat istiadat Bugis-Makassar.

Baca Juga: 100 Sekolah Rakyat Siap Dibuka, Pemerintah Pastikan Akses Pendidikan untuk Anak Termiskin

Program ini tak hanya ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa, tapi juga menyasar diaspora Sulawesi Selatan di luar negeri.

Tamsil, sebagai wakil daerah Sulawesi Selatan, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pelestarian budaya, termasuk lewat forum-forum kenegaraan seperti DPD RI.

Tamsil juga berharap Sekolah Lontara bisa menjadi model pendidikan budaya yang membumi dan membangkitkan di daerah lain.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari 400 bahasa daerah dalam dua dekade terakhir.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan BSU Rp300 Ribu untuk 17,3 Juta Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer