Pertumbuhan Ekonomi NTB Minus, Mendagri Warning Risiko Stabilitas Nasional

MATARAM, METROSELEBES.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi peringatan keras terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,47 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2025.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya pada 2–4 Juni 2025.

Dalam forum tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi daerah agar tidak berdampak negatif terhadap capaian ekonomi nasional.

Baca Juga: Garuda Mengudara: Indonesia Tembus Round 4 Kualifikasi Piala Dunia Usai Tumbangkan China

“Kalau pertumbuhan ekonominya minus, satu, dua, tiga daerah provinsi minus, itu akan membuat angka pertumbuhan nasional menjadi menurun,” tegas Tito dalam pidatonya di hadapan para pejabat daerah NTB dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

NTB dalam Tekanan, Sektor Tambang Terkoreksi Tajam

Berdasarkan laporan BPS NTB, kontraksi ekonomi yang terjadi di provinsi ini sebagian besar dipicu oleh penurunan tajam di sektor pertambangan dan penggalian, terutama tambang tembaga dan emas yang selama ini menjadi andalan ekspor daerah.

Baca Juga: Fadli Zon Resmi Pimpin Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Produksi tambang yang fluktuatif dan melemahnya permintaan global turut memukul kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di sisi lain, sektor pariwisata yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi pasca-pandemi juga belum sepenuhnya pulih.

Data dari Dinas Pariwisata NTB menunjukkan tingkat hunian hotel masih di bawah 60%, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19.

Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia 2026, Prabowo: Tidak Ada Lagi Impor

Mendagri Tito juga meminta pemerintah daerah agar mempercepat implementasi program strategis seperti peningkatan investasi, perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata, hingga reformasi birokrasi pelayanan publik.