Sara Duterte menjadi pejabat tinggi kelima dalam sejarah Filipina yang menghadapi proses pemakzulan. Dari seluruh kasus sebelumnya, hanya satu yang berakhir dengan vonis bersalah — yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona. Kasus lain seperti Presiden Joseph Estrada bahkan dihentikan di tengah jalan.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Dana Rp277 Miliar untuk Timnas Indonesia, Warganet Soroti Transparansi Anggaran
Sidang ini juga berlangsung hanya tiga hari setelah berakhirnya masa sidang terakhir Senat saat ini. Sebanyak 12 senator baru akan bergabung pada pertemuan berikutnya bulan Juli. Meski telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan dakwaan dengan alasan bermotif politik, Duterte harus tetap menghadapi proses yang berjalan.
"Proses pemakzulan tidak boleh dijadikan senjata politik untuk membungkam atau menyingkirkan lawan," tegas pernyataan dari kantor Wakil Presiden. "Ini adalah mekanisme konstitusional, bukan alat politik."
Baca Juga: Pemerintah Resmi Cabut Izin Usaha Tambang Empat Perusahaan di Raja Ampat
Sidang pemakzulan ini akan menjadi ujian besar terhadap kekuatan hukum dan konstitusi Filipina, serta menunjukkan apakah negara ini dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi politik.