Ini 3 Alasan Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang 4 Perusahaan di Raja Ampat

JAKARTA, METROSELEBES.COM — Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan ini diambil usai pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan di wilayah konservasi tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025), membeberkan tiga alasan utama di balik keputusan pencabutan IUP tersebut.

Baca Juga: Kunjungi Pulau Gag, Menteri Bahlil Disambut Warga yang Minta Tambang Nikel Tetap Beroperasi

Pertama, hasil tinjauan dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh keempat perusahaan tambang yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham telah melanggar sejumlah ketentuan lingkungan.

Kedua, pemerintah melakukan verifikasi langsung di lapangan dan menemukan bahwa wilayah tambang berada di kawasan yang memiliki nilai ekosistem tinggi, terutama untuk konservasi biota laut.

“Kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut dan konservasi,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Izin Tambang PT GAG Nikel Terbit Sebelum Dirinya Jadi Menteri

Ia menambahkan, Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap potensi pariwisata di Raja Ampat. Oleh karena itu, segala aktivitas yang merusak lingkungan akan dihentikan demi menjaga kelestarian kawasan tersebut sebagai destinasi wisata dunia.

Ketiga, keputusan ini juga diambil setelah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Papua Barat serta rekomendasi dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

“Keputusan ini diambil lewat rapat terbatas, dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya temui langsung,” jelas Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Akui Tak Pernah Dilibatkan Dalam Rencana Diskon Listrik, Sindir Sri Mulyani Soal Pembatalan Stimulus

Langkah tegas pemerintah ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat lokal, yang selama ini menyoroti keberadaan tambang sebagai ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Pencabutan izin ini menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. ***