“Banyak orang bilang sistem penerimaan di AS bias terhadap mahasiswa Tiongkok, tapi kenyataannya universitas-universitas di sana memang yang terbaik dari segi kualitas akademik,” katanya. Meski begitu, ia mulai membuka opsi lain, termasuk melamar ke universitas di Eropa, Hong Kong, atau Singapura.
Langkah pemerintah AS ini juga dinilai sebagai dampak lanjutan dari perang dagang antara dua negara adidaya tersebut, yang telah menciptakan gesekan di berbagai sektor. Editorial surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Global Times, bahkan menyebut kebijakan visa ini sebagai bentuk “perburuan penyihir” ala McCarthyisme di dunia pendidikan.
Baca Juga: Proses Hukum Tetap Jalan, 16 Mahasiswa Trisakti Dipulangkan Usai Ricuh Aksi di Balai Kota
“Penindasan terhadap mahasiswa Tiongkok kini menjadi bagian dari strategi AS untuk menahan laju kemajuan Tiongkok,” tulis editorial tersebut.
Dampak Ekonomi dan Reputasi Jangka Panjang. Lebih dari sekadar dampak ekonomi langsung — yang pada 2023 menyumbangkan lebih dari $50 miliar bagi perekonomian AS — kebijakan ini juga berpotensi merusak reputasi jangka panjang pendidikan tinggi Amerika sebagai destinasi unggulan bagi talenta global.
Baca Juga: Mahkamah Agung AS Beri Kemenangan bagi Trump dalam Kebijakan Imigrasi, Meski Disertai Keraguan
“Kalau saya harus menunggu hingga 2026 untuk bisa mengajukan visa lagi, mungkin saya tidak akan lagi memiliki pandangan positif terhadap Amerika,” ungkap Lainey. “Kalau bahkan untuk mendapatkan visa saja tidak bisa, maka saya tidak punya pilihan selain mencari negara lain.”
Kini, di tengah ketidakpastian politik dan kebijakan, ribuan mahasiswa seperti Lainey hanya bisa berharap masa depan mereka tidak sepenuhnya ditentukan oleh persaingan geopolitik.