Pemilu Presiden Korsel Digelar di Tengah Luka Pascamartial Law, Rakyat Siap Tentukan Arah Baru Bangsa

SEOUL,METROSELEBES.COM-Rakyat Korea Selatan hari ini menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru setelah enam bulan gejolak politik yang mengguncang fondasi demokrasi negara tersebut. Krisis bermula dari deklarasi darurat militer mendadak oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada Desember tahun lalu, yang secara drastis mencoreng citra Korea Selatan sebagai salah satu demokrasi paling dinamis di Asia. Seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (03/06/2025).

Baca Juga: Desa Cerdas, Indonesia Berkembang: Festival Bangun Desa 2025 Dorong Aksi Nyata Masyarakat Lokal

Pemungutan suara dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 8 malam, menyusul pemungutan suara awal yang digelar Kamis dan Jumat lalu. Menurut Komisi Pemilihan Nasional, hingga pukul 7 pagi, sekitar 1,08 juta pemilih—setara 2,4% dari 44,39 juta pemilih yang terdaftar—telah memberikan suara mereka di 14.295 TPS di seluruh negeri. Partisipasi diprediksi tinggi, mencerminkan antusiasme publik untuk menentukan arah baru pasca krisis politik.

Kandidat Unggulan dan Visi Masa Depan. Pertarungan kali ini didominasi oleh dua tokoh kuat: Lee Jae-myung dari kubu liberal dan Kim Moon-soo dari kelompok konservatif. Keduanya mengakhiri tiga minggu kampanye resmi dengan aksi keliling nasional dan penutupan kampanye di Seoul, berjanji memulihkan stabilitas politik serta menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul oleh ketidakpastian global dan langkah proteksionis Amerika Serikat—mitra dagang dan sekutu keamanan utama Korea Selatan.

Baca Juga: Menyemai Harapan di Bumi Buol: Kunjungan Edukatif yang Bangkitkan Semangat Generasi Muda

Lee Jae-myung, yang unggul dalam berbagai jajak pendapat, menawarkan kebijakan berbasis keadilan sosial, dengan fokus pada dukungan terhadap keluarga berpenghasilan menengah ke bawah dan investasi di sektor teknologi dan inovasi. Sementara Kim Moon-soo menjanjikan pelonggaran regulasi bagi dunia usaha serta penyelesaian konflik ketenagakerjaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bayang-Bayang Darurat Militer. Isu utama dalam pemilu ini tetap bayang-bayang kegagalan Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Lee menggambarkan pemilu ini sebagai “hari penghakiman” atas upaya kudeta sipil yang gagal tersebut, menuding Kim dan partainya—People Power Party—tidak cukup keras menentang tindakan Yoon, bahkan berusaha menyelamatkan pemerintahannya.

Baca Juga: Menyemai Harapan di Bumi Buol: Kunjungan Edukatif yang Bangkitkan Semangat Generasi Muda

Kim, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di bawah Yoon, membalas dengan menyebut Lee sebagai “diktator” dan Partai Demokrat sebagai “monster politik,” memperingatkan bahwa kemenangan kubu liberal dapat membuka jalan bagi amandemen hukum sepihak yang mengancam sistem demokrasi.

Prediksi dan Proses Penghitungan. Menurut survei Gallup Korea yang dirilis sepekan sebelum pemilu, Lee memimpin dengan dukungan 49%, unggul 14 poin dari Kim. Meski demikian, Kim telah berhasil memperkecil jarak dari selisih yang lebih besar sejak kampanye dimulai 12 Mei lalu.

Baca Juga: Indonesia Mantapkan Langkah Strategis Menuju Keanggotaan OECD