Baca Juga: Tarif Balasan Berkurang, Tapi Apakah Ini Akhir dari Ketegangan Dagang?
Netanyahu menyebut langkah negara-negara seperti Inggris yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel sebagai "memalukan", dan menyindir bahwa sanksi seharusnya ditujukan pada Hamas, bukan pada Israel.
Di dalam negeri, kecaman terhadap kelanjutan perang semakin nyaring terdengar. Yair Golan, pemimpin oposisi sayap kiri dan mantan wakil panglima militer, mengkritik keras pemerintah dengan mengatakan bahwa Israel berisiko menjadi "negara paria" karena kebijakan militernya.
Baca Juga: Akankah Konflik China-Taiwan Meledak dan Menghantam Pasar?
"Sebuah negara yang waras tidak membunuh bayi sebagai hobi," kata Golan, yang menuai amarah dari kubu pemerintah. Ia juga memimpin partai kecil berhaluan kiri, Demokrat, yang meski memiliki pengaruh politik terbatas, suaranya mencerminkan ketegangan politik yang semakin dalam di Israel.
Survei dari Universitas Ibrani Yerusalem menunjukkan bahwa 70% warga Israel mendukung gencatan senjata yang mencakup pengembalian semua sandera. Namun, kalangan garis keras di kabinet menuntut perang dilanjutkan hingga meraih "kemenangan akhir", yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan pengembalian para sandera.
Netanyahu, yang kini tertinggal dalam jajak pendapat, menghadapi tekanan ganda—baik dari dalam negeri maupun dari luar. Ia juga tengah menjalani proses hukum atas tuduhan korupsi, yang ia bantah, serta ancaman surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional.
Baca Juga: Son Heung-min: Dari Keteguhan Hati Menuju Trofi Pertama Bersama Spurs
Kampanye militer Israel diluncurkan sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera. Sejak saat itu, lebih dari 53.600 warga Palestina telah tewas, menurut otoritas kesehatan Gaza, dan wilayah pesisir tersebut hancur lebur, dengan tanda-tanda malnutrisi parah yang semakin meluas menurut laporan organisasi bantuan.
