WASHINGTON, METROSELEBES.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menggemparkan dunia dengan kebijakan kontroversialnya. Kali ini, industri film global jadi sasaran. Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 100% pada film-film yang dibuat di luar negeri, sebagai bagian dari upayanya “menghidupkan kembali” industri film Amerika.
Baca Juga: Tarif 100% Film Luar Negeri: Peluang atau Ancaman bagi Perfilman Indonesia?
Langkah ini disebut sebagai bagian dari sengketa dagang yang kini meluas ke sektor hiburan. “KAMI INGIN FILM-FILM YANG DIBUAT DI AMERIKA, LAGI!” tulis Trump lantang melalui platform media sosialnya, Truth Social.
Trump menyalahkan "upaya bersama" negara-negara asing yang memberikan insentif kepada studio Hollywood untuk melakukan produksi di luar negeri. Ia menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan menyatakan bahwa film asing membawa pesan dan propaganda yang membahayakan.
Baca Juga: Peserta PPPK Tahap II Ikut Seleksi Kompetensi, Ini 53 Titik Lokasi Disiapkan BKN
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa pihaknya "sedang mengerjakannya", meskipun belum ada rincian teknis tentang bagaimana tarif ini akan diberlakukan. Pertanyaan utama mencuat: apakah tarif juga akan dikenakan pada film-film buatan studio AS yang diproduksi di luar negeri?
Sejumlah film besar seperti Deadpool & Wolverine, Wicked, hingga Gladiator II masuk dalam radar karena seluruhnya diproduksi di luar AS. Ketidakpastian juga menyelimuti konten streaming seperti Netflix, yang berisi banyak produksi internasional.
Pemerintah Australia dan Selandia Baru langsung angkat bicara. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menegaskan bahwa negaranya akan “tegas membela industri layar lebarnya”. Sementara PM Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan akan menunggu rincian lebih lanjut, namun menegaskan dukungan penuh untuk sektor film negaranya.
Sejak kembali ke Gedung Putih Januari lalu, Trump agresif menerapkan tarif terhadap berbagai negara, yang menurutnya akan memperkuat industri AS dan melindungi lapangan kerja. Namun, kebijakan ini menuai kritik luas karena menyebabkan gangguan rantai pasok dan kenaikan harga barang.
Baca Juga: Rudal Yaman Hantam Dekat Bandara Ben Gurion, Enam Orang Terluka
