Kejati Sulteng Gelar Pra Musrenbang 2025, Soroti Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kinerja Satker

PALU, METROSELEBES.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 secara hybrid pada Selasa, 27 Mei 2025.

Kegiatan strategis ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun arah kebijakan anggaran untuk tahun 2026.

Baca Juga: Plt. Sesjampidum Kejagung Supervisi Penanganan Perkara di Kejati Sulteng

Pra Musrenbang kali ini mengangkat tema “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita; Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kejati Sulteng, Zullikar Tanjung, S.H., M.H., dan dihadiri para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tengah, serta pejabat struktural lainnya.

Dalam sambutannya, Zullikar Tanjung menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah merumuskan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan prinsip Asta Cita dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Baca Juga: Kejati Sulteng Gelar Upacara Harkitnas Ke-117, Gaungkan Semangat Inovasi dan Persatuan

Zullikar menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan bermanfaat.

“Forum ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan perundang-undangan dan pedoman internal Kejaksaan, agar perencanaan dan penganggaran lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Zullikar.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing Asisten terkait evaluasi kinerja, realisasi anggaran berjalan, serta penajaman program prioritas yang akan diajukan dalam Musrenbang Kejaksaan RI.

Baca Juga: Kejagung Tegaskan Tak Ada Intervensi Penegakan Hukum Meski TNI Jaga Kejaksaan

Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pentingnya sinkronisasi rencana kerja dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Hal ini berdampak langsung pada penyesuaian belanja barang dan modal di berbagai satuan kerja.

Beberapa program strategis yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya, kembali diusulkan sebagai prioritas tahun anggaran 2026.