JAKARTA, METROSELEBES.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti anomali harga beras yang terus merangkak naik, meski pemerintah sedang gencar menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan keheranannya lantaran program SPHP yang sejak 2022 terbukti efektif menekan harga beras, justru tidak menunjukkan hasil pada 2025 ini.
Baca Juga: Stok Beras Bulog Menggunung, Kemendagri Peringatkan Risiko Negara Merugi Akibat Distribusi Lambat
“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang ditayangkan melalui YouTube resmi Kemendagri, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya operasi pasar Bulog hanya membutuhkan waktu dua pekan untuk menurunkan harga beras. Namun kini, meski penyaluran sudah berjalan sebulan penuh, harga bukannya turun malah semakin naik.
“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegasnya.
Baca Juga: Stok Beras Bulog Menggunung, Kemendagri Peringatkan Risiko Negara Merugi Akibat Distribusi Lambat
Tomsi kemudian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera memperluas distribusi beras SPHP agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dan harga kembali terkendali.
Program SPHP 2025 dijadwalkan berlangsung Juli hingga Desember dengan target penyaluran 1,3 juta ton beras. Artinya, Bulog harus menyalurkan 216 ribu ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.
Baca Juga: Kemendagri : Jangan Ragu Gunakan APBD Demi Bentuk Koperasi Desa
Namun, data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran hingga saat ini baru 38.811 ton atau sekitar 2,94 persen dari target. Dari jumlah itu, 34,86 persen atau 13.528 ton disalurkan ke pengecer pasar rakyat. Sementara 13.115 ton melalui instansi pemerintah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta 4.114 ton lewat pemda atau GPM daerah.
Bulog juga menyalurkan beras SPHP ke koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebanyak 208.870 kilogram, dan ke jaringan ritel modern sekitar 146.000 kilogram.
Dengan realisasi yang masih jauh dari target, pemerintah pusat menilai distribusi perlu dipercepat agar tidak semakin membebani masyarakat dengan harga beras yang terus melonjak. ***
Artikel Terkait
Brasil Tolak Investigasi Dagang AS, Sengketa Mengarah ke WTO
Pop Mart Catat Lonjakan Pendapatan 204%, Boneka Labubu Jadi Andalan Global
Putusan Mahkamah Agung Inggris Buka Jalan Konsolidasi Industri Pembiayaan Mobil
Rusia Kerahkan Pengebom Nuklir Tu-95MS dalam Patroli Panjang di Laut Jepang
Setya Novanto Bebas Bersyarat, Wajib Lapor Hingga 2029
Charly Van Houten Bebaskan Cafe Putar Lagunya Tanpa Royalti, Malah Dapat Hadiah
Lima Rekomendasi Minuman Pagi Hari yang Bisa Bantu Bakar Lemak Perut Menurut Ahli Gizi
Viral Bocah di Gowa Diduga Pungut Sisa Makanan Pejabat usai Acara HUT RI ke-80
Stok Beras Bulog Menggunung, Kemendagri Peringatkan Risiko Negara Merugi Akibat Distribusi Lambat
Sri Mulyani Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026