Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini: Mataram Jadi Teladan Edukasi Anti Pernikahan Usia Anak

MATARAM, METROSELEBES.COM – Kota Mataram menjadi sorotan nasional setelah menjadi tuan rumah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini yang digelar di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 11 Juni 2025.

Kegiatan ini mendapat perhatian luas karena melibatkan generasi muda secara langsung, terutama siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama se-Nusa Tenggara Barat.

Acara ini diinisiasi oleh Ketua Bidang VI Seruni Kabinet Merah Putih Dina Budi Arie Setiadi dan dihadiri oleh Pembina Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming Raka, bersama seluruh jajaran pengurus Seruni lainnya.

Salah satu fokus penting dari kegiatan ini adalah upaya mencegah pernikahan dini yang masih menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Juga: BSU 2025 Terancam Tak Menyentuh Pekerja Rentan: Anggota DPR Nurhadi Soroti Ketimpangan Akses BPJS

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), NTB merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia.

Data tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 15% perempuan di NTB menikah sebelum usia 18 tahun.

Melalui sosialisasi ini, para peserta mendapatkan edukasi komprehensif mengenai dampak negatif dari pernikahan anak usia dini.

Materi yang disampaikan meliputi aspek hukum, kesehatan, psikologis, hingga dampaknya terhadap masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi.

Baca Juga: Bantuan Beras dan KUR Kopdes: Langkah Strategis Indonesia Dukung Palestina dan Ekonomi Desa

Dalam sesi interaktif, para siswa diajak untuk menyuarakan pandangan mereka dan diberikan ruang berdiskusi bersama narasumber dari tenaga kesehatan, psikolog, dan aktivis perlindungan anak.

Selama kegiatan, juga ditekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menekan angka pernikahan usia anak.

Sosialisasi ini sejalan dengan program nasional pencegahan pernikahan dini yang menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.