Sinergi Strategis Demi Identitas Nasional: Pemerintah Genjot Kolaborasi Data dan Layanan Keimigrasian

Perkuat Batas Negara, Jaga Kedaulatan

Selain urusan keimigrasian dan kependudukan, pengelolaan wilayah perbatasan turut menjadi perhatian.

Kedua kementerian sepakat mendorong penguatan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Adwil Kemendagri.

Hal ini dinilai penting untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi di perbatasan dan meningkatkan kehadiran negara di kawasan strategis.

Baca Juga: Diskon Transportasi Besar-Besaran di Musim Liburan, Pemerintah Dorong Pergerakan Masyarakat

Data Pendukung dan Artikel Relevan

Menurut data Ditjen Dukcapil, hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 273 juta penduduk Indonesia dengan 98,7% telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun, sinkronisasi data dengan keimigrasian masih menghadapi sejumlah tantangan.

Sementara itu, menurut Ditjen PAS (Pemasyarakatan), dari total 525 lapas di Indonesia, sekitar 38% berada di zona rawan kepadatan penduduk.

Baca Juga: Zero Tolerance for Integrity, NFA Siap Jadi Garda Terdepan Swasembada Pangan

Dalam laporan World Population Review 2024, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia dalam hal jumlah penduduk, memperkuat urgensi reformasi data dan kebijakan berbasis identitas tunggal nasional.

Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, meningkatkan layanan publik, dan memastikan kehadiran negara hingga batas terluar Nusantara.***