Menteri Desa Tegaskan: Belum Ada Rekrutmen Pegawai di Desa Merah Putih, Waspadai Penipuan Berkedok Lowongan Kerja

JAKARTA, METROSELBES.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tertipu dengan iklan rekrutmen tenaga kerja yang mengatasnamakan "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih".

Yandri menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada proses rekrutmen tenaga manajemen atau pegawai koperasi untuk wilayah tersebut.

"Belum ada rekrutmen untuk menjadi tenaga manajemen atau pegawai Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Belum ada.

Jadi jangan tertipu sama iklan-iklan yang tidak bertanggung jawab," tegas Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/5/2025).

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Buka Lowongan? Ternyata Ini Fakta Mengejutkannya

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya unggahan di media sosial dan grup percakapan daring yang menawarkan lowongan kerja mengatasnamakan program-program desa binaan Kementerian Desa PDTT, khususnya "Desa Merah Putih", yang belakangan dikenal luas sebagai simbol integrasi dan inklusi pembangunan berbasis gotong royong.

Yandri meminta masyarakat lebih waspada dan memastikan keaslian informasi melalui kanal resmi kementerian atau pemerintah daerah setempat.

Menteri Yandri juga mengimbau warga untuk tidak memberikan data pribadi atau melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan melalui jalur tidak resmi.

Baca Juga: 8 Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Koperasi Desa yang Harus Dihindari

"Jika ragu, segera konfirmasi ke dinas terkait atau langsung ke kementerian. Jangan sampai ada yang dirugikan," lanjut Yandri.

Desa Merah Putih sendiri merupakan konsep desa percontohan yang digagas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lintas suku, agama, dan latar belakang, serta menjadi simbol nasionalisme dalam pembangunan desa.

Program ini belum sampai pada tahap rekrutmen pegawai koperasi atau manajemen, karena masih dalam proses perencanaan dan koordinasi lintas kementerian.