WASHINGTON,METROSELEBES.COM— Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan fraksi Partai Republik di DPR pada Selasa pagi (20/05/2025), dalam upaya untuk menyatukan partainya dalam mendukung RUU pemotongan pajak besar-besaran yang mendekati tenggat waktu pemungutan suara penting pekan ini.
Baca Juga: Rubio Disorot: Bantuan Luar Negeri, Imigrasi, dan Ambisi Trump Jadi Sorotan DPR dan Senat
Pertemuan tersebut akan melibatkan 220 anggota kaukus Republik, termasuk kelompok konservatif garis keras yang sempat menghambat kemajuan RUU tersebut akhir pekan lalu. Turut hadir pula para legislator dari negara bagian seperti New York, yang berharap Trump dapat mendukung peningkatan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT).
"Kami akan mengadakan banyak diskusi dalam 48 jam ke depan," kata Ketua DPR Mike Johnson kepada awak media.
Baca Juga: Menkeu Jepang: Pertemuan dengan AS Akan Fokus pada Stabilitas Nilai Tukar
Sejumlah anggota parlemen berharap kehadiran Trump dapat menyatukan kubu Republik yang terbelah mengenai anggaran, insentif pajak hijau, dan program jaring pengaman sosial. Meskipun mayoritas anggota DPR dan Senat dari Partai Republik sejauh ini cenderung mendukung permintaan legislasi Trump, upaya terakhirnya untuk menggalang dukungan terhadap RUU ini sempat tertahan. Empat anggota konservatif menolak meloloskan RUU di Komite Anggaran DPR hingga akhirnya disetujui pada Minggu malam.
Baca Juga: Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Cabut Perlindungan Deportasi untuk Warga Venezuela
"SELAMAT REPUBLIKAN!!! BUAT AMERIKA HEBAT LAGI!!!" tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, setelah RUU tersebut disahkan oleh komite.
RUU pajak ini kembali menjadi prioritas setelah lembaga pemeringkat Moody’s menurunkan peringkat kredit pemerintah federal AS karena kegagalan politik dalam mengendalikan utang nasional yang kini mencapai $36,2 triliun. RUU yang diusulkan Trump diperkirakan akan menambah utang nasional antara $3 triliun hingga $5 triliun, menurut analis independen.
RUU ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak dari tahun 2017, pemotongan pajak atas tip dan lembur, peningkatan anggaran pertahanan, serta alokasi dana tambahan untuk penguatan kebijakan imigrasi dan perbatasan.
Baca Juga: Perang Ukraina Segera Berakhir? Trump Umumkan Negosiasi Gencatan Senjata, Putin Masih Ragu
