Dana Pensiun ASN di Taspen Terancam, Pemerintah Ingatkan Risiko Likuiditas dan Lonjakan Klaim

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Dana tabungan hari tua (THT) atau dana pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai mendapat sorotan serius publik. Ancaman kekurangan dana kini menghantui, seiring meningkatnya klaim pensiun di masa mendatang.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mencatat program THT menunjukkan tren penurunan likuiditas.

Baca Juga: PT Taspen Pastikan Gaji Pokok Tetap Dibayarkan Walau 1 Juni Tanggal Merah: Pensiunan PNS Golongan IV Terima Nominal Segini

Meski mayoritas program jaminan sosial di Taspen masih berada di zona aman dengan rasio likuiditas di atas seratus persen, program THT justru diproyeksikan menghadapi risiko lonjakan klaim signifikan.

Penyebab utama, mayoritas peserta saat ini berusia 40 hingga 50 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, kelompok ini akan memasuki masa pensiun, yang diperkirakan membuat klaim melonjak drastis.

“Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40 sampai 50 tahun,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin, 25 Agustus 2025.

Baca Juga: KPK Periksa Petinggi PT Taspen Terkait Pengelolaan Dana Investasi

Pemerintah menegaskan skema pembiayaan pensiun pay-as-you-go yang bersumber dari APBN relatif aman. Namun, risiko tetap membayangi, terutama dari investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang sensitif terhadap gejolak pasar keuangan.

“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati,” bunyi dokumen tersebut.

Jika tidak diantisipasi, membengkaknya klaim bisa menambah beban APBN karena pemerintah harus menutup kekurangan dana Taspen.

Baca Juga: SK P3K Dibagikan Saat HUT RI ke-80, Guru dan ASN PPPK Parimo Sambut Gembira

Sementara itu, program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masih relatif aman. Risiko utama tetap datang dari program THT yang menjadi tulang punggung pembayaran pensiun ASN.

Nota Keuangan juga mengungkap mayoritas investasi Taspen ditempatkan pada obligasi negara sebesar 66,7 persen, deposito 21,3 persen, dan instrumen lain seperti reksa dana serta saham sebesar 12 persen. Komposisi ini dinilai cukup aman, namun belum mampu meredam ancaman THT.

Baca Juga: Portal ASN Digital Satu Pintu: Transformasi Layanan Aparatur Negara Menuju Era Pelayanan Modern