Aksi Tagar Bubarkan DPR Gaungkan Perlawanan Rakyat, Mahasiswa Desak Restrukturisasi Legislatif Dan Hapus Tunjangan Pejabat

photo author
REDAKSI, Metro Selebes
- Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:34 WIB
Massa demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR saat unjuk rasa di kawasan Gedung Parlemen RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.  (Foto : X.com/@MasBRO_back)
Massa demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR saat unjuk rasa di kawasan Gedung Parlemen RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. (Foto : X.com/@MasBRO_back)

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Aksi demonstrasi dengan tajuk #BubarkanDPR berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senin 25 Agustus 2025.

Massa yang tergabung dalam gerakan ini terdiri dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) bersama sejumlah pelajar dari berbagai daerah.

Dalam siaran pers yang dibacakan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra menyatakan DPR telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Mereka menilai, alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, DPR justru melahirkan kebijakan yang dinilai lebih banyak merugikan publik.

Baca Juga: Kapolda Sulteng Paparkan Evaluasi Penegakan Hukum di Hadapan Komisi III DPR RI

“Di tengah kesengsaraan rakyat, DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terus melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Sementara berbagai undang-undang pro rakyat yang mendesak justru diabaikan,” tegas BEM Unindra dalam orasinya.

Massa menyoroti sejumlah regulasi yang dianggap bermasalah, di antaranya UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil, serta rencana pengesahan RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP, dan RUU Agraria.

Sebaliknya, sejumlah regulasi yang dinilai pro rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, hingga kebijakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, dinilai dibiarkan menggantung.

Baca Juga: Surat Izin Dapur BGN Dipertanyakan, DPR RI Soroti Penghalang Pengawasan Pangan

Selain persoalan legislasi, massa aksi juga menolak penulisan ulang sejarah, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat yang dianggap berpotensi merugikan kedaulatan ekonomi nasional.

Dalam resolusinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak MPR melakukan amandemen untuk merestrukturisasi DPR agar benar-benar menjadi representasi rakyat. Kedua, menuntut penghapusan tunjangan DPR sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan anggaran dan privilese pejabat.

Baca Juga: Ramai Isu Kenaikan Gaji DPR, Puan Maharani Jelaskan Soal Kompensasi Uang Rumah

“Aksi ini adalah pernyataan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Jika aspirasi tidak didengar, perlawanan akan terus disuarakan,” tegas perwakilan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Hingga pukul 19.00 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Gerbang Pancasila DPR RI. Aksi sempat diwarnai ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian yang membuat barisan massa terpecah menjadi dua kelompok.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mahful Haruna

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Prabowo Tegaskan Komitmen Rakyat dan Keamanan Nasional

Selasa, 2 September 2025 | 19:20 WIB
X