Beberapa Daerah Bergejolak Karena PBB Naik, Mendagri Tegaskan Tak Bisa Batalkan Langsung

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait gejolak di sejumlah daerah akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan langsung kebijakan tersebut karena sudah diatur dalam undang-undang.

“Kita tidak bisa membatalkan karena ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” ujar Tito kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam, 18 Agustus 2025.

Baca Juga: Kredit Pajak Kendaraan Listrik AS Berakhir 30 September, Penjualan EV Diprediksi Melonjak Sementara

Meski demikian, Tito menyebut pemerintah pusat tetap melakukan intervensi agar kebijakan PBB di daerah tidak memberatkan masyarakat.

Salah satunya melalui Surat Edaran Mendagri yang meminta kepala daerah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri, memberikan Surat Edaran agar setiap kepala daerah betul-betul menyesuaikan NJOP dan PBB sesuai kemampuan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi,” tegas Tito.

Baca Juga: Automaker Bergegas Dorong Penjualan Mobil Listrik Jelang Berakhirnya Insentif Pajak AS Senilai .500

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik sebelum penerapan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seharusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Selain itu, Tito mengingatkan kepala daerah agar peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Jika keadaan tidak memungkinkan, daerah diminta menunda atau bahkan membatalkan kebijakan kenaikan PBB.

“Ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, ya pemerintah daerah bisa menunda atau membatalkan. Saya sendiri tidak bisa langsung membatalkan,” katanya.

Tito menegaskan, tidak elok bila kepala daerah tetap memberlakukan kebijakan yang justru membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. ***