JAKARTA, METROSELEBES.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti serius lambannya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.
Jika tak segera ditangani, stok beras yang menumpuk di gudang berisiko merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran, tetapi juga pada kualitas beras yang bisa menurun seiring waktu.
Baca Juga: Mentan Amran Pastikan Beras Premium di Ritel Aman Dikonsumsi Meski Alami Penurunan Kualitas
“Kalau beras tidak disalurkan, atau disalurkan lambat, dampaknya harga beras jadi naik. Kita belum bisa menurunkannya,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube resmi Kemendagri, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ia menegaskan, beras merupakan komoditas dengan masa simpan terbatas. Bila terlalu lama ditumpuk, beras berisiko rusak, harganya turun drastis, bahkan bisa terbuang. “Itu jelas akan merugikan negara,” tambahnya.
Program SPHP sendiri ditargetkan menyalurkan 1,3 juta ton beras dari Juli hingga Desember 2025. Artinya, Bulog seharusnya mendistribusikan sekitar 216.000 ton per bulan atau setara 7.100 ton per hari.
Namun, realisasi saat ini baru 38.111 ton atau hanya 2,94 persen dari target. Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, sementara provinsi lain masih tertinggal jauh.
“Kalau realisasi baru 2,94 persen dalam sebulan, itu artinya sangat jauh tertinggal dari target minimal 16,5 persen,” tegas Tomsi.
Lebih lanjut, Tomsi mengungkapkan distribusi harian beras SPHP saat ini baru sekitar 1.200 ton, jauh di bawah target harian 7.100 ton. Jika kondisi ini berlanjut, lebih dari 80 persen stok beras setara 1 juta ton berpotensi menumpuk di gudang Bulog.
Baca Juga: Operasi Beras Murah Nasional! 1,3 Juta Ton SPHP Disalurkan di 5.000 Titik untuk Redam Gejolak Harga
“Kalau sampai 80 persen beras tersimpan di gudang, maka kualitasnya bisa turun jadi apek, berjamur, atau terkena hama. Bahkan, beras tahun lalu bisa jadi harus dimusnahkan karena tidak layak konsumsi,” tukasnya.
Situasi ini membuat pemerintah didesak mempercepat distribusi beras SPHP agar tujuan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan tidak justru berubah menjadi kerugian negara. ***
Artikel Terkait
Viral Turis Mesir Gugat Hotel Lombok Rp28,4 Miliar Usai Digigit Ular Berbisa
RAPBN 2026: Delapan Agenda Prioritas Prabowo untuk Indonesia Maju
Ketahanan Pangan Jadi Sorotan Utama RAPBN 2026: Prabowo Alokasikan Rp164,4 Triliun
Ketahanan Energi Jadi Andalan RAPBN 2026, Pemerintah Gelontorkan Rp402,4 Triliun
Program Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas RAPBN 2026, Pemerintah Siapkan Rp335 Triliun
Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Rakyat, Masuk Prioritas RAPBN 2026
RAPBN 2026 Prioritaskan Investasi dan Perdagangan Global, Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pertahanan Semesta Jadi Agenda Strategis RAPBN 2026, Pemerintah Siapkan Anggaran Besar
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Jadi Prioritas RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp244 Triliun
Pendidikan Bermutu Jadi Prioritas Utama RAPBN 2026, Pemerintah Gelontorkan Rp757,8 Triliun