DENPASAR, METROSELEBES.COM – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ariza Patria menegaskan bahwa transformasi kemajuan desa sangat krusial, karena menjadi indikator keberhasilan pembangunan pemerintah secara keseluruhan.
Hal itu lantaran sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan kemajuan warga desa berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
"Indonesia menempatkan pembangunan desa sebagai pilar utama transformasi nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto,
Baca Juga: Kebangkitan Digital Nusantara: Refleksi Harkitnas ke-117 di Era Pemerintahan Baru
yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," jelas Wamen Ariza, dalam acara Symposium on SDGs ASEAN-CHINA United Nations Development Programme (UNDP) di Denpasar, Senin (19/5/2025).
Lebih luas, Wamendes Ariza menjelaskan bahwa isu kemiskinan dan bencana alam merupakan tantangan global yang saling berkaitan dan saling memperkuat dampaknya.
Kemiskinan menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap bencana alam, sedangkan bencana alam justru memperparah kemiskinan dengan menghancurkan infrastruktur, sumber daya, dan mata pencaharian warga.
Selain itu, menurut Wamendes Ariza, krisis lingkungan yang terus berlangsung akan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana alam, memperburuk kondisi masyarakat miskin, dan memicu siklus kemiskinan yang berkepanjangan.
"Tema kali ini sangat relevan di tengah tantangan global yang makin kompleks, seperti kemiskinan, krisis lingkungan, bencana kemanusiaan, serta pergeseran energi dari fosil ke energi terbarukan," ujar Wamen Ariza.
Baca Juga: Renovasi 100 Sekolah Rakyat Dimulai, Target Rampung 2025
Ariza menambahkan bahwa pembangunan desa yang berkeadilan antara kota dan desa harus ditegakkan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan merata, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Menurutnya, pembangunan yang merata di desa juga dapat mencegah urbanisasi yang berlebihan dengan menciptakan lapangan kerja lokal, serta memastikan setiap wilayah mendapatkan akses dan peluang yang setara untuk berkembang secara mandiri.
"Selain itu, kita menyaksikan ketimpangan pembangunan, yang mendorong arus urbanisasi besar-besaran, dan di saat bersamaan, desa-desa kita justru menghadapi tekanan keterbelakangan dan marginalisasi," imbuhnya.
Artikel Terkait
Dorong Pembangunan Ekonomi Desa, Kementerian Hukum Percepat Pengesahan Koperasi Merah Putih
Gerakan 80 Ribu Koperasi Desa: Revolusi Ekonomi dari Pinggiran yang Siap Mengguncang 2025
Langkah Merah Putih: Strategi Diam-Diam Pemerintah Tekan Biaya Notaris Koperasi Desa
Misi Merah Putih: Bergerak Cepat Bentuk Koperasi Desa Demi Kemandirian Ekonomi
Koperasi Desa Merah Putih Buka Lowongan? Ternyata Ini Fakta Mengejutkannya
Bagaimana Langkah Pemerintah Desa dan BPD dalam Mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Desa? ini caranya
Prabowo Umumkan Gerakan Besar Ekonomi Desa: 80 Ribu Gudang dan Truk untuk Koperasi Desa
Target 80 Ribu Koperasi Desa : Indonesia Bersiap Menuju Revolusi Koperasi 2025
Sinergi Merah Putih: Aturan Baru Buka Jalan Reformasi Koperasi Desa
Kemendagri : Jangan Ragu Gunakan APBD Demi Bentuk Koperasi Desa