Namun, sejumlah pertanyaan masih tersisa, termasuk soal perusahaan mana yang akan menguasai koridor baru tersebut dan sejauh mana keterlibatan Armenia dan Azerbaijan dalam pembangunannya. Olesya Vartanyan, analis independen, mengingatkan bahwa keberlanjutan perdamaian akan bergantung pada keterlibatan aktif AS, mengingat kedua negara memiliki sejarah panjang kegagalan negosiasi dan eskalasi kekerasan.
Baca Juga: Satreskrim Polres Morowali Utara Tangkap Pelaku Dugaan Penggelapan Rp1,8 M Hasil Ganti Rugi Lahan
Menurut pejabat senior AS, perjanjian ini menjadi penyelesaian pertama dari sejumlah konflik beku di sekitar wilayah pengaruh Rusia sejak akhir Perang Dingin. Koridor yang dijuluki Trump Route for International Peace and Prosperity itu telah menarik minat sembilan perusahaan, termasuk tiga perusahaan Amerika Serikat.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia Freedom Now meminta pemerintahan Trump memanfaatkan momentum pertemuan untuk mendesak pembebasan sekitar 375 tahanan politik di Azerbaijan. Namun, Baku menolak kritik Barat atas catatan HAM-nya, menyebutnya sebagai bentuk campur tangan yang tidak dapat diterima.