Tidak satu pun anggota Partai Demokrat mendukung RUU ini. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyampaikan pidato sepanjang 8 jam 46 menit—terpanjang dalam sejarah parlemen—mengecam RUU ini sebagai “hadiah pajak untuk para miliarder” yang mengorbankan rakyat kecil.
“Fokus utama RUU ini, pembenaran dari semua pemotongan yang menyakiti warga biasa, adalah untuk memberikan keringanan pajak luar biasa kepada orang-orang super kaya,” tegas Jeffries.
Baca Juga: Luhut Temui Jokowi, Doakan Kesembuhan dan Ingatkan Pentingnya Menghormati Pemimpin Terdahulu
RUU ini juga mencabut puluhan insentif energi hijau dan memotong dana untuk berbagai program perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Perlawanan Internal dan Marathon Legislasi
Meski sempat terjadi perpecahan di internal Partai Republik, hanya dua anggota DPR dari partai tersebut yang menolak RUU: Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania dan Thomas Massie dari Kentucky. Keduanya mengkritik RUU ini karena terlalu membebani anggaran atau tidak cukup memangkas pengeluaran.
Perjalanan legislasi ini berlangsung penuh ketegangan. Parlemen bekerja sepanjang akhir pekan dan melakukan debat semalam suntuk demi memenuhi tenggat waktu 4 Juli yang ditetapkan oleh Trump. RUU ini lebih dulu lolos di Senat pada Selasa lalu dengan suara 51–50, setelah Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Siap Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Ekonomi Desa Dipacu Bangkit
Isi dan Dampak Jangka Panjang. Selain membuat pemotongan pajak 2017 menjadi permanen, RUU ini memperluas insentif pajak untuk keluarga, bisnis, dan individu berpenghasilan variabel seperti pekerja dengan penghasilan tip dan lembur. Namun, sejumlah ketentuan awal yang kontroversial—seperti pelarangan regulasi kecerdasan buatan di tingkat negara bagian dan pajak balasan terhadap investasi asing—dihapus dari versi final setelah menuai kritik keras dari pelaku pasar.
Banyak analis memprediksi dampak jangka panjang dari RUU ini akan memperbesar kesenjangan ekonomi dan membebani generasi muda. Beberapa manfaat pajak akan langsung dirasakan, namun pemangkasan bantuan sosial baru akan diberlakukan setelah pemilu paruh waktu 2026—suatu strategi politik yang dinilai cerdas oleh kubu Republik, tetapi juga menuai tuduhan manipulatif dari oposisi.